JAKARTA — Peta politik nasional bergerak dinamis seiring munculnya berbagai momentum krusial yang menyita perhatian publik.
Dimulai dari interaksi para tokoh pada peringatan HUT ke-81 TNI di Cilangkap, hingga proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kualifikasi pendidikan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Puncak peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) digelar secara sederhana di Lapangan Prima, Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (5/10/2026)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada acara HUT TNI di Cilangkap, momen seusai foto bersama memperlihatkan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto menyalami Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Komandan Upacara.
Sorotan publik tertuju pada dinamika gestur antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo yang dinilai penuh dengan sinyal politik di tengah agenda strategis nasional.
Sementara itu, di gedung Mahkamah Konstitusi, perdebatan hukum memanas seiring diajukannya gugatan oleh 12 pemohon, termasuk Denny Indrayana dan enam purnawirawan TNI. Para pemohon mendalilkan bahwa syarat pendidikan minimal SLTA/sederajat bagi Gibran Rakabuming Raka tidak terpenuhi.
Dalam tuntutannya, pemohon meminta pembatalan pelantikan serta pendiskualifikasian, dilanjutkan pemilihan wakil presiden baru oleh MPR.
Dalam fakta persidangan:
* 1. Komisi Pemilihan Umum (KPU): Mengakui tidak melakukan pengecekan langsung ke dinas pendidikan terkait berkas kelengkapan.
* 2. Kementerian Pendidikan: Menyatakan bahwa jenjang pendidikan yang ditempuh oleh Gibran secara resmi setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
* 3. Kubu Prabowo-Gibran: Menegaskan pembelaan di ruang sidang dan menyatakan bahwa MK tidak berwenang mengadili perkara tersebut, sembari menekankan bahwa MK bukan merupakan alat politik Presiden.
Untuk diketahui, pengamat dan Akademisi Rocky Gerung yang baru saja masuk ke dalam struktur lingkungan Istana merespons posisi serta pandangan politiknya:
“Saya cuma pindah dari luar ke dalam. Pandangan saya tetap radical break,” ujar Rocky Gerung saat menjawab pertanyaan awak media.
Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo menegaskan keberadaan dan perkembangan konsolidasi politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat memberikan pengarahan:
“Karena meskipun PSI ini partai baru, tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan,” tegas Presiden Jokowi.
Mengenai aspek hukum dan tiga kemungkinan putusan MK (tidak diterima, ditolak, atau dikabulkan), Pakar Hukum Tata Negara Aan Eko Widiarto memberikan analisisnya:
“Kalau dikabulkan, ini bukan pemakzulan, ini diskualifikasi. Tanpa lewat DPR, pintu yang jauh lebih pendek,” terang Aan Eko Widiarto.
Atas tingginya tensi opini di tengah masyarakat, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta seluruh masyarakat untuk menyikapi proses persidangan secara bijak:
“Minta publik tidak larut dalam opini yang saling berhadap-hadapan,” imbau Saldi Isra di ruang sidang.
Putusan MK yang tengah berproses ini dipastikan menjadi titik krusial dalam menentukan keabsahan hukum dan arah kepemimpinan nasional mendatang.
Penulis : Bimo
