PROBOLINGGO — Akses teknologi kerap menjadi dinding pembatas bagi kelompok masyarakat rentan untuk mendapatkan hak perlindungan sosial mereka. Menyadari tantangan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo mengambil langkah taktis dengan menyulap para ketua RT dan RW menjadi “perpanjangan tangan” digital bagi warganya.
Langkah ini dimatangkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial yang digelar oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo di Hall Majapahit, Balle Hinggil, Rabu (14/10). Lewat agenda ini, para pemimpin di tingkat akar rumput dipersiapkan untuk memikul peran baru yang krusial: menjadi agen perlindungan sosial (Perlinsos).
Kepala Dinsos PPPA Kota Probolinggo, Siti Romlah, menegaskan bahwa keterlibatan aktif ketua RT dan RW adalah kunci utama agar program jaring pengaman sosial tidak salah alamat. Lebih dari sekadar pendataan, mereka diharapkan mampu menuntun warga yang buta teknologi untuk masuk ke dalam ekosistem digital pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ingin mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya para ketua RT dan RW, agar dapat berperan aktif dalam mendukung proses pendataan dan membantu masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan program bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Siti Romlah.
Ia menambahkan, Wali Kota Probolinggo menaruh harapan besar pada sinergi ini, dengan target ambisius: seluruh pengisian data Perlinsos harus rampung dalam kurun waktu satu bulan.
Tantangan terbesar dalam digitalisasi ini justru berada pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4—mereka yang berada di garis kemiskinan terbawah. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki gawai (smartphone), apalagi akses internet. Di sinilah agen Perlinsos hadir sebagai juru selamat ketersambungan data.
Asisten Administrasi Umum Setda Kota Probolinggo, Retno Fadjar Winarti, menjelaskan bahwa sistem perlindungan sosial yang baru kini mengandalkan prinsip single data (satu data terintegrasi) yang memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Kehadiran agen Perlinsos diharapkan dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan sistem digital yang dikembangkan pemerintah pusat. Melalui bimtek ini, para agen diharapkan memahami mekanisme pendampingan, sehingga proses verifikasi berjalan lebih baik dan kelompok rentan tetap memperoleh haknya meskipun memiliki keterbatasan teknologi,” terang Retno.
Semangat bergerak bersama ini mendapat apresiasi mendalam dari Ketua TP PKK Kota Probolinggo, dr. Evariani Aminuddin. Menghadiri langsung acara tersebut bersama jajaran asisten pemerintahan, camat, lurah, hingga pendamping PKH, dr. Eva membakar semangat para peserta dengan menyebut mereka sebagai “agen perubahan”.
“Hari ini kita harus melakukan percepatan digitalisasi. Walaupun sistem ini merupakan program Kementerian Sosial, setidaknya kita bisa menjembatani proses pendataannya, karena data ini nantinya juga akan terhubung dengan data yang dimiliki daerah,” kata dr. Eva.
Bagi dr. Eva, RT dan RW adalah ujung tombak yang berdiri paling dekat dengan realitas masyarakat. Tanpa kepedulian mereka, impian besar untuk mewujudkan “Satu Data Kota Probolinggo” yang akurat dan berkeadilan mustahil bisa tercapai.
“Melalui Bapak dan Ibu semua, kita berharap dapat menghadirkan perubahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi ini perlu kita tekankan bersama agar data dapat dikelola secara sistematis dan baik,” pungkasnya.
Bimtek yang dilakukan secara bergiliran bagi seluruh ketua RT dan RW se-Kota Probolinggo ini, menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi birokrasi tidak harus kehilangan sentuhan manusianya. Lewat ketukan pintu para ketua RT-RW, perlindungan sosial kini sedang diantarkan langsung ke rumah-rumah warga yang membutuhkan.
Penulis : Moch Solihin
