PROBOLINGGO – Bencana tidak pernah memilih korbannya, namun kesiapsiagaan bisa menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Prinsip kesetaraan inilah yang mendasari langkah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Probolinggo saat mendampingi finalisasi dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan pembaruan Surat Keputusan (SK) Tim Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di SMAN 1 Dringu, Kamis (22/10/2026).
Sebagai sekolah inklusi yang menampung anak-anak berkebutuhan khusus, SMAN 1 Dringu sadar bahwa cetak biru penyelamatan darurat tidak boleh dibuat seragam. Perlindungan optimal harus menyentuh setiap individu, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental.
Pertemuan di ruang rapat sekolah tersebut dihadiri oleh jajaran petinggi PMI Kabupaten Probolinggo, mulai dari Ketua Bidang Organisasi, Informasi, dan Komunikasi, Soedjono, hingga Sekretaris PMI, Dewi Korina. Mereka duduk bersama Tim SPAB sekolah, guru, siswa, relawan, serta penanggung jawab kegiatan (Person in Charge). Gerakan kemanusiaan berbasis pendidikan ini disokong penuh oleh dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Paiton Energy yang berkolaborasi dengan PMI Pusat untuk tahun anggaran 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala SMAN 1 Dringu, Umi Nurhidayati, menegaskan bahwa rentetan bencana di berbagai daerah belakangan ini harus disikapi dengan tindakan nyata, bukan sekadar kecemasan kolektif.
“Kita tidak boleh berhenti pada kekhawatiran semata, melainkan perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana,” kata Umi.
Ia menekankan bahwa status SMAN 1 Dringu sebagai sekolah inklusi menuntut perencanaan yang jauh lebih detail. Cetak biru mitigasi yang sedang difinalisasi ini wajib ramah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus agar saat situasi darurat tiba, sekolah dapat bertindak lebih siap, sigap, dan responsif.
Langkah progresif ini memicu apresiasi dari PMI Kabupaten Probolinggo. Soedjono berharap skema mitigasi bencana inklusif yang digodok di SMAN 1 Dringu bisa menjadi laboratorium percontohan bagi sekolah-sekolah lain di Jawa Timur.
Menurut Soedjono, dokumen KRB bukan sekadar tumpukan kertas administratif, melainkan kompas bagi sekolah untuk memetakan potensi ancaman, mengukur risiko, dan mengeksekusi langkah penyelamatan. Dengan diperbaruinya SK Tim SPAB, pembagian tugas saat krisis terjadi menjadi lebih hitam di atas putih.
“Dengan struktur tim yang jelas dan dokumen risiko bencana yang lebih lengkap, sekolah diharapkan mampu meningkatkan kesiapan menghadapi keadaan darurat serta memberikan perlindungan kepada seluruh warga sekolah tanpa terkecuali,” pungkas Soedjono.
Lewat sinergi ini, SMAN 1 Dringu dan PMI Probolinggo sedang mengirimkan pesan penting: dalam urusan keselamatan nyawa, tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal di belakang.
Penulis : Moch Solihin
