Blitar – Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Blitar yang digelar beberapa hari lalu untuk menjadwalkan pelaksanaan Rapat Paripurna pembacaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 berakhir dead lock.
Beberapa anggota DPRD menolak usulan jadwal tersebut, sehingga pelaksanaannya ditunda.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, M. Hardita Magdi, saat dikonfirmasi beberapa awak media Senin (26/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada beberapa faktor, salah satunya kurangnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, untuk Paripurna LKPJ 2024 ini sementara ditunda sampai terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik,” jelas Hardita.
Selain itu, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi perhatian DPRD.
Hardita menyebut bahwa meskipun sudah ada klarifikasi dari pihak OPD terkait sistem outsourcing, masih ada tenaga kerja yang membutuhkan dukungan DPRD agar tetap dapat bekerja.
“Prinsipnya, DPRD Kota Blitar memperjuangkan aspirasi para pekerja outsourcing. Kami juga mengacu pada kontrak kerja atau MoU antara pihak ketiga (PT), OPD, dan tenaga outsourcing,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa DPRD berkomitmen menyikapi masalah tersebut agar para pekerja outsourcing tetap bisa dipertahankan, dengan tetap memperhatikan kebijakan yang harus disepakati bersama.
“Kami berharap eksekutif, baik Wali Kota maupun OPD sebagai mitra kerja, dapat membangun komunikasi dan sinergi yang baik. Dalam politik, komunikasi adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar,” tandas Hardita.
Didirinya juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif dalam menyusun dan menentukan kebijakan pemerintahan.
“Jika ada ketidaksepahaman, eksekutif, termasuk Wali Kota dan OPD, seharusnya mampu membangun komunikasi dengan DPRD,” ujarnya.
“Kita harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Jangan sampai karena miskomunikasi atau perbedaan kepentingan politik, rakyat yang jadi korban. Maka, komunikasi dan sinergi menjadi kunci utama,” tegas Hardita.
Ia berharap, ke depan tidak ada lagi deadlock dalam forum-forum penting seperti Bamus maupun Paripurna, agar agenda-agenda strategis pemerintahan Kota Blitar bisa berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.
“Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa legislatif dan eksekutif bisa bekerja sama dengan baik, demi kemajuan Kota Blitar yang kita cintai,” tutupnya. (Adv)
Penulis : Redaksi
