Probolinggo – Gedung Graha Kedaton di Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, menjadi sorotan tajam lantaran pembangunannya menghabiskan dana fantastis mencapai Rp 7 miliar. Namun, ironisnya gedung megah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo ini justru sepi peminat dan minim digunakan masyarakat maupun instansi terkait.
Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai efektivitas penggunaan anggaran publik yang sangat besar tersebut. Gedung yang sejatinya harus menjadi pusat kegiatan dan pertemuan di daerah itu, malah tampak terbengkalai dan tidak maksimal dalam pemanfaatannya.
Menanggapi kondisi ini, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo, Juwono Prasetijo Utomo, mengungkapkan bahwa saat ini Pemkab sedang mengeluarkan Surat Edaran kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar secara wajib memanfaatkan gedung Graha Kedaton sebagai tempat kegiatan mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Suratnya ada di Bagian Umum, ditandatangani langsung oleh Pak Sekda Ugas. Silakan ditanyakan ke sana,” ucap Juwono, Senin (11/08/2025).
Tidak hanya itu, Pemkab juga tengah gencar mempromosikan Graha Kedaton kepada masyarakat luas dan membuka kesempatan bagi warga Kabupaten Probolinggo untuk menggunakan gedung tersebut untuk berbagai keperluan seperti pertemuan, hajatan, dan kegiatan sosial lainnya.
“Termasuk kami memberikan keringanan biaya sewa kepada masyarakat yang ingin menggunakan gedung Graha Kedaton,” tambah Juwono.
Meski ada upaya promosi dan kebijakan keringanan biaya, publik menilai langkah tersebut seperti upaya terakhir yang terpaksa dilakukan Pemkab karena gedung yang menghabiskan dana miliaran rupiah itu tetap minim pengunjung dan pengguna.
Kritikus pembangunan menyoroti ketidaksiapan Pemkab dalam memastikan gedung ini mampu berfungsi optimal sesuai investasi besar yang telah dikeluarkan.
“Ini jelas menjadi sorotan serius, bagaimana dana rakyat sebesar itu bisa berakhir menjadi proyek yang kurang bermanfaat dan terkesan dipaksakan penggunaannya. Proyek tersebut juga terkesan mubazir,” ujar seorang warga.
Kasus Graha Kedaton ini menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah lainnya untuk lebih cermat dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran pembangunan agar tidak benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Masyarakat tentu berhak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran miliaran rupiah ini. Bukankah uang tersebut adalah hasil jerih payah rakyat yang harusnya kembali dalam bentuk fasilitas yang benar-benar berguna dan diakses secara optimal?
Kalau pemerintah tak segera merefleksikan dan melakukan evaluasi menyeluruh, bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan semakin terkikis. Gedung megah tanpa pengunjung justru menjadi simbol pemborosan dan lemahnya tata kelola anggaran daerah.
Sudah saatnya Pemkab Probolinggo mengambil sikap tegas, bukan hanya membangun gedung fisik, tapi membangun juga kepercayaan dan sinergi dengan masyarakat agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat nyata.
Penulis : Redaksi
