SAMPANG, Detikzone.id – Puluhan tenaga kesehatan (nakes) kontrak di Kabupaten Sampang, menggeruduk gedung DPRD Sampang, Mereka menuntut kejelasan sekaligus keadilan terkait ketidaklolosan dalam proses pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. ( 22/09/2025).
Audiensi digelar di ruang Komisi Besar DPRD dan berlangsung tegang. Forum ini dihadiri pimpinan serta anggota Komisi I dan Komisi IV DPRD Sampang, perwakilan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB), sejumlah kepala puskesmas, serta jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang.
Dalam kesempatan itu, para nakes mengungkapkan rasa kecewa dan frustrasi. Mereka merasa telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, menyerahkan data fisik lengkap, bahkan memiliki pengalaman pengabdian bertahun-tahun. Namun, nama mereka justru tidak masuk dalam daftar usulan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para nakes menduga ada praktik diskriminasi dan intervensi politik di balik proses pengusulan. Mereka menilai seleksi bukan lagi soal kelayakan, melainkan kepentingan tertentu yang menyingkirkan sebagian tenaga kesehatan kontrak.
Seorang nakes dari Puskesmas Karangpenang, Eka, mengaku dirinya bersama enam rekannya ditandai dengan garis merah oleh Dinkes Sampang. Penandaan itu disebut-sebut sebagai alasan tidak diusulkan ke BKN.
“Setelah ditelusuri, ternyata karena faktor politik. Padahal saya sama sekali tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik apapun,” ungkap Eka dengan nada geram.
Senada dengan itu, Muafi Asmawi dari Puskesmas Batulenger menilai dirinya bukan gagal seleksi, melainkan sengaja tidak diusulkan sejak awal oleh Dinkes KB.
“Kami sudah mengabdi bertahun-tahun, berkas lengkap, data fisik semua sudah disetor. Tapi justru kami yang disingkirkan. Ini bentuk kezaliman Dinkes KB Sampang,” tegas Muafi di hadapan dewan.
Ia bahkan mengungkap adanya ancaman pencabutan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun depan bagi nakes yang terus melayangkan protes. Ancaman itu dianggap bentuk intimidasi terhadap suara keadilan.
Ketegangan semakin memuncak karena Kepala Dinas Kesehatan dan KB Sampang tidak hadir dalam audiensi. Padahal, posisi tersebut dianggap paling bertanggung jawab dalam polemik ini.
Wakil Ketua DPRD Sampang, Moh. Iqbal Fatoni, menilai ketidakhadiran kadinkes sebagai sikap tidak menghormati forum. Menurutnya, absennya pejabat kunci membuat hasil audiensi tidak maksimal.
“Dari pemaparan para nakes, terlihat jelas mereka telah memenuhi seluruh kriteria. Bahkan ada yang memiliki nilai tertinggi, tapi tetap tidak diusulkan. Ini sangat janggal,” ujar Iqbal.
Ia juga mengonfirmasi adanya indikasi intervensi politik setelah konfrontasi dengan sejumlah kepala puskesmas yang turut hadir. Fakta itu memperkuat dugaan bahwa proses pengusulan PPPK tidak murni berdasarkan aturan.
Iqbal menegaskan, DPRD Sampang akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Dewan berkomitmen mendorong mekanisme yang transparan, akuntabel, dan adil bagi seluruh nakes kontrak yang telah lama mengabdi di lini kesehatan masyarakat.
“Kami tidak ingin tenaga kesehatan yang sudah berjuang di garis depan pelayanan publik justru diperlakukan sewenang-wenang. DPRD akan kawal sampai ada kejelasan,” tandasnya.
Kasus ini menambah panjang daftar polemik pengangkatan PPPK di daerah. Para nakes Sampang kini menunggu langkah nyata DPRD, sekaligus menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi hingga keadilan ditegakkan.
Penulis : Anam
