SAMPANG, Detikzone.id – Ribuan warga dari Forum Aktivis Madura dan Aliansi Masyarakat Desa Bersatu mengepung Gedung DPRD Sampang, Jawa Timur, Rabu (29/10/2025), menuntut pembatalan penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 yang dinilai mencederai hak demokrasi rakyat desa.
Aksi yang awalnya damai berubah panas ketika massa menilai pemerintah dan DPRD enggan mendengar suara mereka. Spanduk bertuliskan “Pilkades Hak Rakyat, Bukan Mainan Kekuasaan!” berkibar di tengah kerumunan.
Ketegangan memuncak saat barisan demonstran mendekati gerbang utama DPRD. Dorong-mendorong terjadi dengan aparat, disusul lemparan botol dan batu dari massa. Gas air mata akhirnya ditembakkan untuk membubarkan peserta, namun semangat warga tak surut. “Kami tidak takut gas air mata! Yang kami takut hanya ketidakadilan!” teriak orator di atas mobil komando.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator aksi, Rofi, menuding penundaan Pilkades sarat kepentingan politik menjelang tahun politik nasional. “Keputusan ini bertentangan dengan Undang-Undang Desa dan Permendagri. Pemerintah tidak berhak menunda tanpa alasan hukum yang jelas. Ini jelas permainan kekuasaan!” tegas Rofi.
Massa menyerahkan sembilan tuntutan resmi, termasuk penetapan jadwal Pilkades secara transparan dan kejelasan dasar hukum penundaan. “Kalau kepala desa habis masa jabatannya, siapa yang bertanggung jawab? Rakyat tidak boleh dibohongi elit!” ujar Rofi disambut sorak massa.
Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfudz, turun menemui demonstran dan berjanji menyampaikan aspirasi ke Bupati. Meski demikian, sebagian massa tetap skeptis dan menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kepastian. “Ini soal hak rakyat, bukan kebijakan elit!” tegas Rofi menutup aksi.
Gas air mata memang membubarkan kerumunan sementara, tetapi amarah dan tuntutan warga desa terhadap penundaan Pilkades jelas masih membara.
