Kediri (27/11). DPD LDII Kota Kediri menerima kunjungan Rombongan Tim Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI, yang dipimpin oleh Plt. Asdep Kesehatan, Gizi dan Pembangunan Keluarga (KGPK), Siti Alfiah, dan didampingi Tenaga Ahli Advokasi TPPS, Alie Sadikin, meninjau implementasi program penurunan stunting di Posyandu Seruni, Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah, pada Kamis (27/11).
Kegiatan tersebut merupakan kunjungan kerja Setwapres dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Percepatan Penurunan Stunting di Kota Kediri. Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas prestasi Kota Kediri yang berhasil meraih Peringkat ke-2 Nasional dalam kategori kinerja terbaik penanganan stunting tingkat kabupaten/kota.
Tenaga Ahli Advokasi TPPS Setwapres, Alie Sadikin, menyampaikan kekaguman atas capaian Kota Kediri. Menurutnya, keberhasilan tersebut membuktikan efektivitas program di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hasil peninjauan kami hari ini menunjukkan tren yang sangat positif di wilayah kerja Posyandu Seruni, yakni mengalami penurunan Kasus. Jumlah balita stunting berhasil turun dari yang awal ada lebih dari 20 kasus, menjadi 14 kasus dalam kurun satu tahun, sekitar 10 anak dinyatakan berhasil keluar dari kategori stunting berkat intervensi berkelanjutan,” jelasnya.
Meskipun Kota Kediri berprestasi, ia menekankan perlunya penguatan kinerja pada beberapa indikator utama yang masih perlu perhatian, yaitu cakupan imunisasi dasar lengkap, pemberian ASI eksklusif dan pemenuhan MPASI sesuai standar.
“Angka stunting nasional masih berada di kisaran 19 persen. Maka ini diperlukan kerja keras, karena target kita tahun 2030 adalah 5 persen ke bawah. Penurunan tahunan yang masih sekitar 1% menuntut konvergensi program dari semua pihak,” tegasnya.
Sedangkan Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Kediri, dr. Muhammad Fajri Mubasysyir, mencatat Kota Kediri memiliki sekitar 700 balita stunting dari total 14.000 balita. “Keberhasilan ini tentu dicapai melalui kolaborasi lintas sektor yang konsisten, mengingat stunting melibatkan banyak faktor di luar kesehatan, seperti sanitasi dan konsumsi,” ungkapnya.
Ponpes Wali Barokah dipilih sebagai lokasi Monev karena dinilai sukses menjalankan intervensi stunting berbasis komunitas melalui Posyandu Seruni, yang melayani sekitar 70 balita, ibu hamil, dan menyusui dari lingkungan pondok maupun masyarakat sekitar.
Ketua LDII Kota Kediri, H.Agung Riyanto sekaligus Wakil Ketua Ponpes Wali Barokah memberi apresiasi karena Posyandu Seruni di Ponpes Wali Barokah dijadikan model oleh Setwapres RI.
“Keberhasilan ini merupakan sinergisitas antara Pemkot Kediri dan organisasi kemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan komitmen LDII untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, sehat, dan religious,” ujarnya.
Menurutnya, LDII memandang urusan kesehatan dan gizi balita adalah bagian dari tanggung jawab sosial. Kunjungan Setwapres membuktikan bahwa lembaga pesantren dan Posyandu berbasis komunitas efektif menjadi garda terdepan dalam mengatasi masalah gizi masyarakat sekitar, bukan hanya lingkungan pondok.
“Kami mengapresiasi penghargaan Peringkat ke-2 Nasional yang diraih Kota Kediri. Kami berharap model kolaborasi antara Pemkot, Ponpes Wali Barokah, dan kader Posyandu ini dapat menjadi inspirasi nasional agar percepatan penurunan stunting dapat tercapai di seluruh Indonesia,” tutupnya.
Penulis : Bimo
