SUMENEP, Detikzone.id –Dana Desa Sumenep kini anjlok gila-gilaan, membuat rencana besar desa hancur mendadak dan memaksa kepala desa berpikir keras.
Pemangkasan Dana Desa secara drastis dari Rp 334 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp 109 miliar pada 2026, menimbulkan penurunan sebesar Rp 225 miliar. Dampaknya dirasakan langsung oleh kepala desa, aparat desa, hingga warga yang menunggu pembangunan dan program sosial berjalan lancar.
Menurut data resmi, rata-rata setiap desa kehilangan sekitar Rp 1 miliar dari anggaran sebelumnya yang berkisar antara Rp 1,2–1,5 miliar per desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemangkasan ini memaksa kepala desa melakukan restrukturisasi rencana pembangunan, menunda sejumlah program, bahkan membatalkan kegiatan yang sudah direncanakan sejak pertengahan 2025.
Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Sumenep, H. Ubaid Abdul Hayat, menegaskan, hampir seluruh rencana yang sudah disusun sejak 2025 harus ditunda atau disesuaikan.
“Desa kehilangan fleksibilitas fiskal yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan pembangunan,” katanya.
Ia mencontohkan desanya sendiri. Dana yang diterima pada 2025 mencapai sekitar Rp 1,3 miliar, kini hanya tersisa Rp 300 juta.
“Hampir Rp 1 miliar anggaran tidak bisa dimanfaatkan lagi. Banyak program pembangunan fisik, seperti perbaikan jalan desa, pembangunan posyandu, dan fasilitas olahraga terpaksa kami hentikan sementara,” ujarnya.
Pemangkasan Rp 225 miliar ini menjadi pukulan telak bagi ratusan desa di Sumenep. Kepala desa kini harus mengatur ulang strategi pembangunan untuk menyesuaikan kondisi baru.
Prioritas utama dialihkan pada program wajib yang menyangkut kesejahteraan warga dan ketahanan desa, sementara pembangunan fisik dan program inovatif harus ditunda.
“Ini ujian besar bagi desa. Kreativitas dan efisiensi menjadi kunci agar desa tetap berjalan dan masyarakat tidak terlalu dirugikan,” jelas H. Ubaid.
Sektor infrastruktur menjadi yang paling terpukul. H. Ubet menuturkan, banyak proyek fisik yang telah direncanakan sejak pertengahan 2025 kini harus dievaluasi ulang bahkan dibatalkan.
“Pembangunan jalan lingkungan, perbaikan drainase, hingga fasilitas umum harus kami pilih prioritasnya. Anggaran yang tersisa harus dialokasikan untuk kebutuhan wajib seperti BLT dan layanan kesehatan,” ujarnya.
Pemerhati kebijakan publik, Amir Mukminin, menambahkan, dampak pemangkasan ini tidak hanya dirasakan kepala desa, tetapi juga warga desa.
“BLT, layanan kesehatan dasar, ketahanan pangan, dan program padat karya tunai yang selama ini menjadi andalan desa untuk mendukung warga miskin akan terancam. Desa yang sepenuhnya bergantung pada Dana Desa berisiko mengalami stagnasi, sementara desa dengan sumber daya tambahan mungkin masih bisa bertahan,” jelas Amir.
Menurutnya, kondisi ini semakin membingungkan dan bisa memunculkan ketidakadilan pembangunan antar desa.
“Pemangkasan yang sedemikian tajam memerlukan transparansi dan komunikasi yang jelas dari pemerintah daerah maupun pusat. Tanpa itu, desa bisa terjebak defisit anggaran dan rencana besar pembangunan hancur mendadak,” pungkasnya.
Ratusan kepala desa kini dituntut berpikir kreatif dan efisien agar pembangunan tetap berjalan dan warga tidak terlalu dirugikan. Situasi ini menjadi ujian besar bagi desa-desa di Sumenep, yang harus bertahan di tengah tekanan anggaran yang luar biasa.
Penulis : Redaksi
