PAMEKASAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya digagas untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak di SDN III Klampar, Kecamatan Proppo Pamekasan, kini menghadapi sorotan tajam dari para wali murid. Alih-alih menjadi penyelamat gizi, program pemerintah ini justru menuai keluhan karena dinilai tidak memenuhi standar, bahkan dianggap menu “ngawur” oleh sebagian orang tua.
Menurut salah satu wali murid, lauk pauk yang diberikan kepada anak-anak hanya berupa telur kukus, tanpa variasi maupun kandungan gizi yang memadai.
“Seharusnya program ini mendukung tumbuh kembang anak-anak, tapi kenyataannya, menu yang disajikan sangat minim dan ngawur. Anak-anak pulang dari sekolah masih lapar dan tidak mendapat nutrisi yang seharusnya,” ujarnya, Senin (06/04/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih memprihatinkan, beberapa wali murid menuding pemilik dapur MBG di Desa Klampar memperkaya diri sendiri dengan memotong jatah makanan anak-anak. Dampaknya, program yang semestinya menjadi bagian dari pendidikan dan kesehatan anak-anak justru menimbulkan kekecewaan, kemarahan, dan rasa tidak percaya di kalangan orang tua.
Keluhan ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk meninjau ulang seluruh pengelolaan dapur MBG. Tidak hanya soal menu, tetapi juga sistem distribusi, pengawasan, dan akuntabilitas pengelola program, agar setiap anak mendapat hak gizi yang layak dan program ini tidak sekadar menjadi rutinitas simbolis tanpa hasil nyata.
“Program pemerintah seharusnya berpihak pada anak-anak, bukan memperkaya segelintir pihak. Kami ingin anak-anak kami mendapatkan hak mereka, bukan menu seadanya
Hingga berita ini terbit, pihak SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi) belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan pemotongan jatah makanan dan keluhan wali murid, karena terbatasnya akses komunikasi.
Media ini masih menunggu tanggapan resmi dari pihak terkait, berharap ada langkah perbaikan cepat agar program MBG benar-benar menjadi solusi bagi kesehatan generasi muda, bukan sumber kekecewaan.
Kasus dapur MBG di SDN III Klampar ini seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak: program pemerintah yang idealnya menyejahterakan anak-anak tidak bisa berjalan setengah hati. Ketika menu bergizi minim, lauk seadanya, dan jatah anak-anak dipotong, dampaknya tidak hanya pada fisik, tetapi juga kepercayaan orang tua terhadap pemerintah.
Wali murid yang bersuara bukan sekadar cerewet; mereka adalah suara hati nurani masyarakat yang melihat langsung anak-anaknya kekurangan gizi.
Dugaan penyalahgunaan program MBG menimbulkan pertanyaan serius: Apakah pengawasan dan akuntabilitas program ini sudah dijalankan dengan sungguh-sungguh?
Pemerintah dan pihak terkait, termasuk SPPG, harus segera mengambil langkah tegas: meninjau ulang pengelolaan dapur, memastikan menu bergizi sesuai standar, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Anak-anak bukan eksperimen; mereka adalah generasi penerus yang membutuhkan perhatian, bukan program yang hanya menjadi formalitas.
Penulis : Ans
