Pamekasan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi masyarakat justru mulai menuai sorotan tajam. Komite Nasional Pemuda Indonesia Pamekasan angkat suara, mendesak pengawasan ketat sekaligus membangun kesadaran kolektif publik.
Sekretaris KNPI Pamekasan, Hasan Basri, menegaskan bahwa pengawasan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Hal ini disampaikan usai audiensi bersama Satgas dan Koordinator Wilayah MBG.
“Program ini menyangkut hajat hidup masyarakat. Jika tidak diawasi serius, potensi masalahnya bisa meluas, bahkan mencemari lingkungan,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Temuan di lapangan pun mengejutkan. Dari sekitar 120 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hanya 7 dapur yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar. Sementara itu, 112 dapur memang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), namun persoalan limbah dinilai belum terselesaikan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran serius. KNPI menilai, pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi berpotensi menjadi pelanggaran berat hingga ancaman pidana.
“Limbah harus memenuhi baku mutu sebelum dibuang. Jika tidak, dampaknya bisa merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat,” ujar Hasan.
Tak hanya kritik, KNPI juga melontarkan rekomendasi tegas: penutupan sementara dapur-dapur MBG yang belum memenuhi syarat. Langkah ini dianggap penting untuk mencegah dampak yang lebih luas.
Di sisi lain, masyarakat diminta tidak pasif. KNPI mengajak orang tua dan penerima manfaat untuk ikut mengawasi jalannya program, termasuk melaporkan atau mempublikasikan jika ditemukan penurunan kualitas maupun kuantitas makanan.
Menurut Hasan, kekuatan utama pengawasan justru terletak pada kesadaran kolektif. Apalagi, program ini didukung anggaran negara yang tidak sedikit, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi mutlak.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah. Semua harus terlibat. Kalau ada yang tidak beres, jangan diam,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, KNPI Pamekasan bahkan menantang ketegasan pemerintah daerah. Apakah berani bertindak tegas terhadap pelanggaran, atau justru membiarkan potensi masalah terus membesar.
“Sekarang tinggal kita lihat, ada tidak keberanian untuk bertindak tegas,” pungkasnya.
Penulis : Redaksi
