Pamekasan, Detikzone.id- Kasus sengketa pemberhentian Perangkat Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan memasuki babak baru. Senin, 27/05/2024.
Setelah menang telak berperkara di PTUN Surabaya sampai ke tingkat Banding, perangkat Desa Pandan mengajukan eksekusi terhadap Kepala Desa Pandan, Hariyanto.
Semula, perkara yang teregister di PTUN Surabaya Nomor : 47/G/2023/PTUN.SBY, telah diputus padatanggal 13 September 2023. Atas perkara tersebut Kepala Desa Pandan, Hariyanto dinyatakan kalah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Walaupun KO, Kades Hariyanto mengajukan banding melalui Kuasa Hukumnya Sulaisi Abdurrazaq ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor 169/B/2023/PT.TUN SBY.
Banding tersebut diputus pada tanggal 28 November 2023, putusannya, Kepala Desa Pandan, Hariyanto tetap kalah.
Akhirnya putusan banding yang memenangkan perangkat desa yang diberhentikan yaitu Moh. Taufik Haryono, dkk itu oleh PTUN Surabaya pada tanggal 12 Desember 2023 dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap alias inkracht.
Sejak itu, kelanjutan kasus tersebut seperti adem ayem. Namun tiba-tiba pada tanggal 8 Mei 2024 Moh. Taufik Haryono, dkk selaku pihak yang menang melayangkan surat melalui Kuasa Hukumnya kepada Kepala Desa Pandan, Hariyanto, isi surat tersebut poin pokoknya meminta Hariyanto selaku Kepala Desa Pandan diminta agar melaksanakan putusan PTUN Surabaya dan PTTUN Surabaya yang telah inkracht.
Celakanya, sejak surat itu dikirim dari tanggal 8 Mei 2024 hingga hari ini, belum ada respon dari Kades Pandan, Hariyanto.
Maka, berkenan dengan itu, pada tanggal 27/05/2024, Perangkat Desa Pandan melalui Kuasa Hukumnya Ach. Supyadi S.H., M.H secara resmi telah mengajukan permohonan eksekusi atas utusan PTUN Surabaya No. 47/G/2023/PTUN.SBY, Tertanggal 13 September 2023 Jo. Putusan PTTUN Surabaya No.169/B/2023/PT.TUN SBY., tertanggal 28 November 2023.
Kuasa hukum Perangkat Desa Pandan, Ach. Supyadi, S.H., M.H, saat dikonformasi mengamini permohonan eksekusi tersebut.
“Ya sudah saya ajukan secara resmi permohonan eksekusi ke PTUN Surabaya mas,” kata Ach. Supyadi.
Ach. Supyadi menyebut, Kades Pandan Hariyanto harus melaksanakan eksekusi itu.
“Eksekusi itu kan upaya paksa dari Pengadilan. Jadi, pasti harus dilakukan oleh Kades itu mas,”tandasnya.
Sementara, Kades Pandan Hariyanto saat dihubungi media ini melalui telepon pribadinya berulang kali belum memberikan respon hingga berita ini terbit.
Penulis : Redaksi
