PROBOLINGGO-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tancap gas membenahi tata kelola belanja daerah guna menutup celah korupsi. Langkah ini diwujudkan melalui pembekalan masif terhadap 160 aparatur sipil dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) e-purchasing mini kompetisi yang digelar selama dua hari, 30 Juni hingga 1 Juli 2026, di Alino Cafe & Eatery Kraksaan.
Bimtek yang diinisiasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Probolinggo ini membidik sektor-sektor rawan dan vital, mulai dari pengadaan jasa konstruksi, obat-obatan, alat kesehatan, hingga alat laboratorium.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi, menegaskan bahwa transformasi digital ini merupakan respons konkret dan tindak lanjut atas pemantauan serta evaluasi tata kelola pemerintahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”Pemkab Probolinggo berkomitmen memperkuat tata kelola pengadaan agar bebas dari intervensi,” ujar Sjaiful saat membuka acara didampingi Kabag PBJ Mohamad Abdi Utoyo dan narasumber dari Rumah Belajar Pengadaan Indonesia, Rahmad Junaidy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sjaiful menjelaskan, penerapan metode mini kompetisi pada Katalog Elektronik Versi 6 bukan sekadar formalitas mengganti sistem manual ke digital. Langkah strategis ini dirancang untuk menciptakan persaingan sehat dan menyaring penyedia terbaik secara objektif.”Melalui mekanisme ini, pemerintah dijamin mendapatkan penawaran terbaik dari sisi kualitas, harga, dan waktu. Ini instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Ia meminta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) yang hadir untuk menguasai detail teknis, mulai dari penyusunan spesifikasi dokumen hingga evaluasi penawaran, agar tidak ada celah hukum di kemudian hari.
Di lokasi yang sama, Kabag PBJ Setda Kabupaten Probolinggo, Mohamad Abdi Utoyo, menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas SDM adalah kunci utama dalam migrasi sistem pengadaan ini.Metode mini kompetisi dalam Katalog Elektronik Versi 6 menuntut aparatur untuk lebih cermat, akuntabel, dan transparan dalam mengeksekusi anggaran negara.
“Kami ingin mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Jika kompetensi para pelaku pengadaan ini meningkat, otomatis kualitas belanja daerah akan jauh lebih baik, efisien, dan berdampak langsung pada percepatan pembangunan di Kabupaten Probolinggo,” tutur Abdi.
Penulis : Moch Solihin
