Sumenep- Plt. Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Hj. Dewi Khalifah, SH., MH. M.Pd.I., menyampaikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebagai jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan Plt. Bupati Sumenep, dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPRD setempat, Rabu (30/10/2024).
Berdasarkan paparan Plt. Bupati Sumenep, bahwa kinerja Pemkab menunjukkan peningkatan. Itu dilihat dari selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut Kabupaten Sumenep mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah,” ujarnya.
Berkenaan dengan capaian kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator ukuran kinerja pembangunan suatu wilayah, dari tahun ke tahun angka IPM terus mengalami peningkatan, 2021 sebesar 67,74, di 2022 sebesar 68,49 dan 2023 sebesar 69,13.
Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) setiap tahunnya Kabupaten Sumenep selalu terbaik di Jawa Timur, terbukti posisi Sumenep selalu berada pada tiga besar Jawa Timur, bahkan di dua tahun terakhir menempati peringkat pertama di Jawa Timur, 2021 sebesar 2,31, 2022 sebesar 1,36 dan 2023 sebesar 1,71.
Untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep, dikatakan Plt. Bupati, bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sumenep terus mengalami peningkatan dari 2021 hingga mencapai 5,35 persen di 2023.
“Capaian LPE Kabupaten Sumenep yang tertinggi di wilayah Madura Raya dan lebih baik dari Nasional dan Jawa Timur,” ujarnya.
Perbaikan ekonomi itu ditunjang dengan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep periode 2020-2024 mengalami penurunan 2,4 persen dari sebesar 20,18 persen menjadi 17,78 persen, yang menempati urutan pertama di Jawa Timur terkait penurunannya pada periode tersebut.
“Ditambah lagi dengan nilai investasi di Kabupaten Sumenep terus mengalami peningkatan dari 2021 sebesar Rp1,13 triliun hingga 2023 menjadi sebesar Rp2,1 triliun,” paparnya.
Dikatakan juga, Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sumenep terus mengalami peningkatan, 2021 sebesar 0,6855; di 2022 sebesar 0,7055; dan 2023 sebesar 0,7393.
Di samping itu, Pemkab Sumenep terus melakukan perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur baik di daratan maupun kepulauan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, SH., berharap, tahapan pembicaraan tingkat satu dari pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2025 yang diawali dengan penyampaian nota penjelasan, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dan penyampaian jawaban Bupati, dapat memberikan dasar-dasar pertimbangan yang berguna bagi pelaksanaan tahapan selanjutnya dari pembahasan bersama antara Bupati dan DPRD melalui Badan Anggaran dan Tim Anggaran
