MADURA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didesak segera turun langsung ke Madura, Jawa Timur, jika serius ingin menuntaskan persoalan peredaran rokok ilegal yang semakin marak dan merugikan negara.
Desakan itu datang dari sejumlah kalangan masyarakat Madura, salah satunya Ahmady Akmal, yang menilai pemerintah pusat harus bertindak nyata, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan keras di media.
Menurutnya, langkah tegas dari Menkeu sangat dinantikan publik, terlebih setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menertibkan industri rokok ilegal demi menjaga keadilan ekonomi dan menekan kebocoran penerimaan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sudah saatnya Pak Menkeu Purbaya membuktikan keseriusannya dengan turun langsung ke lapangan. Rokok ilegal di Madura ini bukan isu kecil, tapi sudah mengakar dan merusak sistem,” tegas Ahmady Akmal, Selasa (7/10/2025).
Sebelumnya, Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta menegaskan bahwa pemerintah akan menyisir seluruh jalur distribusi rokok ilegal mulai dari marketplace, gudang, hingga warung-warung kecil.
Ia bahkan mengaku telah mengantongi nama-nama pemasok dan pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran rokok tanpa pita cukai resmi. Purbaya juga berjanji akan menindak tegas siapa pun yang terlibat, termasuk jika ada oknum Bea Cukai atau pejabat di internal Kementerian Keuangan yang bermain.
Namun di Madura, kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
Rokok ilegal masih bebas beredar secara terang-terangan, bahkan sebagian besar diproduksi di wilayah pengawasan Bea Cukai Madura, terutama di Kabupaten Pamekasan.
Deretan Merek Rokok Ilegal ‘Sarang’ di Madura
Berdasarkan penelusuran Detikzone.id dan tim, sejumlah merek rokok ilegal yang ditengarai diproduksi dan beredar dari Madura antara lain :
Marbol (milik BL, Desa Plakpak),
Just Full (milik AJ, salah satu tokoh berpengaruh di Pamekasan),
MasterClass (milik Haji MJ, ASN Pemkab Pamekasan),
Premium Bold (milik Haji J, Desa Akkor), 54ryaku (milik keluarga oknum polisi di Pamekasan), Suryaku, Surya Jaya, Aswad, Sinar Gudang Emas, HMIN, Esje, Angker, Newcastle, Geboy, HIMMA, RS, Boss Caffe Latte, Bintang, dan Alphad.
Selain itu, tim lapangan juga mendapati rokok ilegal YS Bold, DALILL, ST16MA, serta BONTE yang ditengarai milik sejumlah pengusaha lokal Madura.
Yang lebih memprihatinkan, ditemukan pula pabrik rokok resmi PR. Subur Jaya Pamekasan yang diduga mengakali pita cukai. Rokok merek Subur Jaya HJS jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) isi 20 batang disebut menggunakan pita cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT) isi 12 batang, sehingga berpotensi merugikan negara.
Publik menilai lemahnya pengawasan Bea Cukai Madura menjadi salah satu faktor utama maraknya peredaran rokok ilegal. Banyak pihak menilai aparat penegak hukum cenderung tutup mata terhadap aktivitas pabrikan dan distribusi ilegal di wilayah tersebut.
“Kalau memang Menkeu Purbaya serius, datang saja ke Pamekasan. Kami siap tunjukkan lokasi pabriknya. Jangan cuma rapat di Jakarta,” sindir Ahmady Akmal.
Desakan ini juga merupakan bentuk ujian integritas bagi Kemenkeu dan Bea Cukai. Sebab, jika dalam tiga bulan target pemberantasan rokok ilegal yang dijanjikan Purbaya tidak terwujud, publik akan menilai pemerintah hanya main retorika tanpa aksi nyata.
Rokok ilegal tidak hanya menggerogoti penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga menciptakan persaingan usaha tidak sehat bagi produsen resmi yang patuh membayar pajak dan retribusi.
Masyarakat Madura berharap Menkeu Purbaya segera melakukan operasi besar-besaran bersama aparat kepolisian dan Bea Cukai untuk menindak tegas para pelaku di balik industri gelap ini.
“Kalau negara diam, artinya negara kalah oleh mafia rokok ilegal,” ujar salah satu aktivis Madura.
Publik kini menunggu aksi nyata pemerintah, bukan sekadar janji. Sebab, keberhasilan memberantas rokok ilegal akan menjadi tolak ukur keseriusan Menteri Keuangan Purbaya dalam menjaga martabat hukum dan keadilan ekonomi bangsa.
Penulis : Redaksi
