SUMENEP — Kepastian lolosnya Direktur Utama RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Erliyati, M.Kes, dalam seleksi administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahun 2026 langsung memantik diskursus luas di ruang publik. Bukan hanya menjadi isu birokrasi, langkah ini menjelma perbincangan serius di kalangan jurnalis dan pengamat kesehatan, yang menilai ada konsekuensi besar bagi dunia pelayanan kesehatan Sumenep.
Nama dr. Erliyati tercantum resmi dalam pengumuman Panitia Seleksi JPTP Pemkab Sumenep Nomor 06/PANSEL.JPTP-SMP/III/2026 tertanggal 2 Maret 2026. Dari 53 pendaftar, hanya 35 peserta yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), dan dr. Erliyati termasuk di dalamnya.
Ia bahkan tercatat mendaftar pada dua formasi strategis sekaligus: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi kalangan jurnalis lokal, lolosnya dr. Erliyati bukan kejutan, melainkan konsekuensi logis dari rekam jejak panjangnya di RSUD Sumenep. Namun, yang menjadi sorotan utama bukan sekadar kelolosan, melainkan apa yang akan terjadi jika RSUD ditinggalkan oleh figur sentral tersebut.
Ilyas, jurnalis senior di Sumenep, menilai dr. Erliyati adalah salah satu sedikit pimpinan rumah sakit daerah yang mampu membangun komunikasi sehat dengan media. Menurutnya, keterbukaan itu berdampak langsung pada perbaikan layanan publik.
“Beliau tidak alergi kritik. Justru menjadikan pemberitaan sebagai bahan evaluasi. Ini langka. Kalau figur seperti ini bergeser, RSUD berpotensi kehilangan keseimbangan komunikasi publik,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan sejumlah jurnalis yang selama ini intens memantau isu layanan kesehatan. Mereka menilai dr. Erliyati bukan tipe pemimpin yang bersembunyi di balik meja birokrasi. Keberaniannya turun langsung ke ruang pelayanan membuat banyak persoalan cepat tertangani sebelum membesar.
Di luar kalangan media, pengamat kesehatan juga menyuarakan kekhawatiran yang lebih substansial. Abdul Karim, pemerhati kesehatan Sumenep, menyebut lolosnya dr. Erliyati sebagai pengakuan atas kapasitas personal, namun berpotensi memicu guncangan struktural di RSUD.
“Dalam sistem kesehatan, stabilitas kepemimpinan itu krusial. dr. Erliyati bukan hanya mengatur, tapi menyatukan. Ia mampu menjaga harmonisasi antara tenaga medis, manajemen, dan kepentingan pasien. Figur seperti ini tidak mudah digantikan,” tegas Karim.
Karim menayebut, RSUD Sumenep saat ini berada pada fase penting pasca naik status menjadi rumah sakit tipe B. Menurutnya, fase transisi ini justru membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berkelanjutan, bukan pergantian figur secara tiba-tiba.
Karim mengingatkan bahwa rumah sakit bukan sekadar institusi administratif, melainkan ekosistem yang rapuh jika kehilangan pemimpin pengikat.
“Kalau pimpinan utamanya berpindah, dampaknya tidak langsung terlihat, tapi akan terasa dalam kualitas layanan, disiplin internal, hingga kepercayaan publik,” ujarnya.
Dari sudut pandang jurnalis investigatif, muncul pula catatan kritis bahwa keikutsertaan dr. Erliyati dalam seleksi JPTP menandakan adanya dinamika birokrasi yang lebih luas. Mereka menilai, langkah ini patut dibaca sebagai sinyal bahwa figur-figur teknokratis mulai dilirik untuk posisi strategis non-teknis.
Namun demikian, hingga kini dr. Erliyati belum memberikan pernyataan resmi terkait motivasi mengikuti seleksi maupun implikasinya terhadap posisi Direktur Utama RSUD. Upaya konfirmasi dari media belum mendapat respons, sehingga spekulasi publik masih berkembang.
Sementara itu, proses seleksi belum selesai. Setelah dinyatakan lolos administrasi, para peserta akan mengikuti tahapan seleksi kompetensi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Tahapan ini akan menguji kepemimpinan strategis, ketajaman analisis, serta ketahanan mental dan kesehatan peserta.
Bagi kalangan jurnalis dan pengamat kesehatan, satu hal kini menjadi perhatian bersama: bagaimana memastikan keberlanjutan kualitas layanan RSUD Sumenep di tengah dinamika karier pimpinan tertingginya.
Lolosnya dr. Erliyati dalam seleksi JPT Pratama bukan hanya tentang promosi jabatan, tetapi tentang pilihan arah pengabdian. Publik menunggu, apakah langkah ini akan memperluas kontribusinya bagi daerah, atau justru meninggalkan ruang kosong di sektor kesehatan yang selama ini ia jaga dengan penuh dedikasi.
Penulis : Redaksi
