SAMPANG, Detikzone.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi harapan pemenuhan gizi siswa justru memantik polemik panas di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dapur SPPG Barokah Tamberu di bawah naungan Yayasan Fatimah Maju Bersama kini menjadi sorotan publik, menyusul dugaan pemangkasan menu selama Ramadan.
Program yang menyasar siswa, khususnya di UPTD SDN Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, dinilai jauh dari standar yang diharapkan.
Skema menu rapel yang seharusnya diberikan sebagai akumulasi beberapa hari justru diduga “menyusut” menjadi porsi harian biasa.
Kondisi ini memicu kekecewaan berbagai pihak. Paket makanan yang diterima siswa disebut tidak mencerminkan nilai anggaran maupun standar gizi yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, isi paket makanan justru memantik keprihatinan. Dalam satu paket, siswa hanya menerima satu roti, potongan ayam yang belum matang, serta tempe dan tahu yang dicampur dalam satu wadah.
Tak hanya minim, penyajiannya pun dinilai tidak higienis.
Bahkan, sejumlah siswa dilaporkan menerima makanan dengan bau tidak sedap.
Kondisi ini tentu jauh dari prinsip makanan sehat dan layak konsumsi, terlebih untuk program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak.
Pelengkap yang diberikan pun dinilai tidak memadai, hanya satu kotak susu ukuran 115 ml dan tiga buah kurma. Komposisi ini dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan nutrisi harian siswa, apalagi dalam skema rapel Ramadan.
Kecurigaan pun mengarah pada dugaan pemotongan anggaran. Sejumlah wali murid mempertanyakan transparansi pengelolaan program tersebut.
“Seharusnya menu rapel, tapi yang diterima seperti jatah satu hari. Kami menduga ada pemotongan nominal,” ujar salah satu wali murid dengan nada kecewa.
Sorotan juga datang dari aktivis Jaringan Anti Rasuah (JAR) Jawa Timur, Rofi. Ia menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut hak dasar anak.
“Ini bukan sekadar soal makanan, ini soal hak siswa dan integritas program negara. Jika benar ada pemangkasan, harus diusut tuntas,” tegasnya.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Sampang dan Satgas MBG segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, pembiaran terhadap persoalan ini berpotensi mencederai tujuan program nasional sekaligus merugikan peserta didik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPPG Barokah Tamberu belum memberikan klarifikasi resmi. Kepala SPPG, Moh. Kholil, hanya menyatakan bahwa penyusunan menu sepenuhnya diatur oleh tenaga ahli gizi.
“Menu itu semuanya diatur oleh ahli gizi,” ujarnya singkat.
Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait kesesuaian anggaran dalam skema menu rapel, ia tidak memberikan jawaban.
Publik kini menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah. Jika dugaan ini benar, maka persoalan ini bukan sekadar kelalaian, melainkan ancaman serius terhadap transparansi dan akuntabilitas program yang menyangkut masa depan generasi muda.
Penulis : Anam
