Catatan Redaksi: Aksi Ribuan Petani 1 September Mendatang, Ujian Keseriusan Pemerintah Membenahi Tata Niaga Gula

Senin, 24 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penulis Bimo Gunawan

EDITORIAL DETIKZONE.ID – Janji manis keberpihakan pada kedaulatan pangan kembali diuji. Di tengah himpitan biaya produksi yang kian melonjak dan ancaman kekeringan yang memangkas panen hingga 30 persen, ribuan petani tebu nasional kini berada di titik nadir.

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) untuk memboyong seribu petani berunjuk rasa di depan Istana Merdeka pada 1 September mendatang, bukanlah gertakan semata. Ini adalah muara dari rasa frustrasi atas ketidakpastian sikap pemerintah.

 

Petani menuntut penetapan Harga Pokok Penjualan atau HPP gula naik menjadi 16.875 rupiah per kilogram. Angka ini bukan sekadar angka harapan tanpa dasar. Kajian teknis Badan Pangan Nasional bersama akademisi bahkan sudah menyimpulkan bahwa batas kelayakan HPP berada di angka minimal 15.500 rupiah.

 

Namun, apa tanggapan pemerintah? Berulang kali Rapat Koordinasi Terbatas di Kemenko Pangan dibatalkan. Alasan klasik soal kesibukan dan ketidakcocokan jadwal antarmenteri kembali menjadi bahan ganjalan.

 

Sikap yang terkesan mengulur waktu dan tidak responsif ini melukai nurani para petani. Tiga musim giling HPP gula tak tersentuh perubahan, sementara biaya tebang, angkut, hingga pupuk terus naik meroket. Mengabaikan nasib petani tebu sama saja dengan membiarkan industri gula nasional pelan-pelan mati di rumahnya sendiri.

 

APTRI menilai, penundaan agenda strategis akibat alasan ‘jadwal pejabat’ adalah wujud ketidakseriusan birokrasi dalam merespons krisis di tingkat tapak. Pemerintah tidak boleh terus-menerus ‘memberi harapan palsu’ atau di-PHP—seperti yang dirasakan para petani saat ini.

 

Aksi 1 September 2026 di Istana Merdeka seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah sejak awal memiliki keseriusan dan empati untuk duduk bersama serta mengeksekusi regulasi yang adil. Sebelum seribu petani mengetuk pintu Istana, Presiden dan jajaran menteri terkait harus segera mengambil langkah tegas.

Jangan biarkan manisnya gula nasional, dibayar dengan pahitnya nasib para petani kita.

Berita Terkait

Petani Tebu Geram! HPP Gula Tak Kunjung Diputuskan, Istana Jadi Tujuan Aksi
Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Randudongkal Terungkap, Polres Pemalang Tetapkan 1 ABH
Pemkab Lombok Tengah Siapkan Penataan Sade Pascakebakaran, Nilai Adat Tetap Dijaga
Konser Kemerdekaan Kota Pudak Gresik Berlangsung Meriah, Devanzа Music Bikin Penonton Bergoyang
Deklarasi Yakuza Maneges Ngawi, Bupati Pesan Jaga Integritas: Nek Galak Aja Clutak
Dari Rakyat untuk Indonesia, Rizal Bawazier Kobarkan Semangat Juang 45 di Panggung Estafet Obor Comal 2026
Vibrasi Voice Inside Bars, Unjuk Musik dan Kreativitas Warga Binaan UPT Kanwil Ditjenpas DK Jakarta di Rutan Kelas I Jakarta Pusat
Warisan Administrasi KPU dan Batas Tanggung Jawab Etik dalam Polemik Dokumen Pencalonan

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:57 WIB

Catatan Redaksi: Aksi Ribuan Petani 1 September Mendatang, Ujian Keseriusan Pemerintah Membenahi Tata Niaga Gula

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:06 WIB

Petani Tebu Geram! HPP Gula Tak Kunjung Diputuskan, Istana Jadi Tujuan Aksi

Senin, 24 Agustus 2026 - 13:18 WIB

Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Randudongkal Terungkap, Polres Pemalang Tetapkan 1 ABH

Senin, 24 Agustus 2026 - 12:29 WIB

Pemkab Lombok Tengah Siapkan Penataan Sade Pascakebakaran, Nilai Adat Tetap Dijaga

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 23:24 WIB

Konser Kemerdekaan Kota Pudak Gresik Berlangsung Meriah, Devanzа Music Bikin Penonton Bergoyang

Berita Terbaru