Catatan Redaksi: Aksi Ribuan Petani 1 September Mendatang, Ujian Keseriusan Pemerintah Membenahi Tata Niaga Gula

Senin, 24 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penulis Bimo Gunawan

EDITORIAL DETIKZONE.ID – Janji manis keberpihakan pada kedaulatan pangan kembali diuji. Di tengah himpitan biaya produksi yang kian melonjak dan ancaman kekeringan yang memangkas panen hingga 30 persen, ribuan petani tebu nasional kini berada di titik nadir.

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) untuk memboyong seribu petani berunjuk rasa di depan Istana Merdeka pada 1 September mendatang, bukanlah gertakan semata. Ini adalah muara dari rasa frustrasi atas ketidakpastian sikap pemerintah.

 

Petani menuntut penetapan Harga Pokok Penjualan atau HPP gula naik menjadi 16.875 rupiah per kilogram. Angka ini bukan sekadar angka harapan tanpa dasar. Kajian teknis Badan Pangan Nasional bersama akademisi bahkan sudah menyimpulkan bahwa batas kelayakan HPP berada di angka minimal 15.500 rupiah.

 

Namun, apa tanggapan pemerintah? Berulang kali Rapat Koordinasi Terbatas di Kemenko Pangan dibatalkan. Alasan klasik soal kesibukan dan ketidakcocokan jadwal antarmenteri kembali menjadi bahan ganjalan.

 

Sikap yang terkesan mengulur waktu dan tidak responsif ini melukai nurani para petani. Tiga musim giling HPP gula tak tersentuh perubahan, sementara biaya tebang, angkut, hingga pupuk terus naik meroket. Mengabaikan nasib petani tebu sama saja dengan membiarkan industri gula nasional pelan-pelan mati di rumahnya sendiri.

 

APTRI menilai, penundaan agenda strategis akibat alasan ‘jadwal pejabat’ adalah wujud ketidakseriusan birokrasi dalam merespons krisis di tingkat tapak. Pemerintah tidak boleh terus-menerus ‘memberi harapan palsu’ atau di-PHP—seperti yang dirasakan para petani saat ini.

 

Aksi 1 September 2026 di Istana Merdeka seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah sejak awal memiliki keseriusan dan empati untuk duduk bersama serta mengeksekusi regulasi yang adil. Sebelum seribu petani mengetuk pintu Istana, Presiden dan jajaran menteri terkait harus segera mengambil langkah tegas.

Jangan biarkan manisnya gula nasional, dibayar dengan pahitnya nasib para petani kita.

Berita Terkait

Bukan Sekadar Formalitas Kertas: DPUPR Probolinggo Genjot Jasa Konstruksi Lokal Kuasai TKDN
Darurat Narkoba: Langkah Nyata Kapolri dan Tanggung Jawab Bersama Seluruh Bangsa
Ironi Gapura Selamat Datang Pemalang: Tumpukan Sampah Jadi Pemandangan Pertama, DLH Janji Bertindak
Komitmen Tanpa Kompromi Yakuza Maneges: Amankan dan Serahkan Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Kediri ke Polisi
Haji Her Pamekasan Buka Cabang Imawa di Bali, Kejutan Dua Hadiah Umrah Bikin Suasana Haru
Tamansari Bersholawat! Parade Istimewa LASQI Kabupaten Bogor, 8 Desa Unjuk Bakat, Qasidah Nurul Hidayah Raih Juara Pertama
Komitmen Sosial Kemanusiaan, Yakuza Maneges S&S Salurkan Air Bersih untuk 300 Warga Nyemoh Timur Semarang
Sinergi Humanis di Jalur Samsat Kraksaan: Saat Ketertiban dan Pajak Dikemas Tanpa Sekat

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 10:12 WIB

Bukan Sekadar Formalitas Kertas: DPUPR Probolinggo Genjot Jasa Konstruksi Lokal Kuasai TKDN

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:07 WIB

Darurat Narkoba: Langkah Nyata Kapolri dan Tanggung Jawab Bersama Seluruh Bangsa

Kamis, 15 Oktober 2026 - 15:30 WIB

Ironi Gapura Selamat Datang Pemalang: Tumpukan Sampah Jadi Pemandangan Pertama, DLH Janji Bertindak

Kamis, 15 Oktober 2026 - 09:24 WIB

Komitmen Tanpa Kompromi Yakuza Maneges: Amankan dan Serahkan Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Kediri ke Polisi

Senin, 12 Oktober 2026 - 08:14 WIB

Haji Her Pamekasan Buka Cabang Imawa di Bali, Kejutan Dua Hadiah Umrah Bikin Suasana Haru

Berita Terbaru

TNI-POLRI

Diduga Edarkan Sabu di Talango Sumenep, 2 Pria Diciduk

Jumat, 16 Okt 2026 - 20:10 WIB