Kediri, Detikzone.id — Ratusan mahasiswa ‘Aliansi Kediri Menggugat’ kembali menyampaikan aspirasi mereka melalui aksi demontrasi damai Indonesia Gelap lanjutan, menuntut batalkan INPRES Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dan langsung ditemui Ketua DPRD Kabupaten Kediri dengan pengawalan ketat oleh Polres dan Satpol-PP, pada Senin (24/2/2025) sore.
Aksi Damai berlangsung di depan gedung DPRD Kabupaten Kediri itu turut hadir Kapolres Kediri, AKBP Bimo Ariyanto, Plt. Kasatpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Witjaksono, beserta jajarannya.
Para mahasiswa berorasi secara bergantian menyerukan penolakan terhadap pemangkasan anggaran pendidikan yang dinilai merugikan dunia akademik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, hanya menjawab singkat bahwa pihaknya akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat.
“Terkait INPRES itu bukan kewenangan kami. Perlu saya sampaikan, itu bukan produknya Dewan, itu instruksi presiden dan untuk mencabutnya, itu ya yang mengganti juga dari pemerintah bukan dari DPRD,” ucap Murdi, begitu ia kerap disapa.
Namun saat ditanya terkait apa tugas masing-masing perwakilan Dewan daerah? lagi-lagi Murdi menjawab. “Kalau itu kebijakan pusat, silahkan kira-kira tuntutan anda apa, ya nanti akan kami sampaikan ke pusat.”
Lebih lanjut, kata dia bahwa kewenangan terkait kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, sementara DPRD Kabupaten Kediri hanya menjalankan regulasi yang sudah ditetapkan.
“Jadi bukan kewenangan kami untuk itu,” imbuhnya, sontak massa aksi bersorak nada kecewa.
Meski aksi mahasiswa kali ini ditemui Ketua DPRD Kabupaten Kediri, menurut massa belum sepenuhnya memuaskan para mahasiswa. Koordinator Aliansi Kediri Menggugat, Shefin Bima Prakasa, menilai sikap Ketua Dewan itu tidak berpihak pada rakyat dan tidak mengerti apa tuntutan mereka.
“Tadi bapak ketua mengatakan itu adalah kewenangan pusat, tapi besok itu kan ada rapat salah satunya dengan SKPD. Artinya soal tugas pengawasan dan monitoring menjadi tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kok gitu? Katanya itu kewenangannya pusat,” ungkap Shefin, sembari tersenyum.
Shefin juga menambahkan, titip aspirasi berkenaan dengan pengurangan efisiensi di Kabupaten Kediri, salah satunya yang menjadi tujuan mereka soal prioritas utama belanja anggaran daerah untuk pendidikan dan kesehatan jangan sampai kemudian terkurangi.
“Meskipun saya tahu statement dari pemerintah eksekutif Kabupaten kediri bilang bahwa anggaran kesehatan soal pembelian fasilitas kesehatan untuk RSKK dan pembangunan tidak akan dikurangi termasuk soal beasiswa pendidikan, tapi kita tahu kan statement pemerintah kan selalu terombang-ambing, kadang ngomong ngene, besok ngomong ngono,” tambahnya.
Dikatakannya, artinya Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya dipilih oleh rakyat, atas nama mewakili rakyat harus memperjuangkan dan mewujudkan pengelolaan APBD setelah adanya efisiensi.
“Apa yang telah menjadi statement Pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah eksekutif itu harus benar-benar dinyatakan wujudnya nanti dalam pengelolaan anggaran daerah revisi setelah adanya efisiensi. Begitu bapak-bapak kok tadi katanya nggak punya wewenang!,” pungkas Shefin.
Ditengah derasnya hujan, massa tetap terus menyuarakan jeritannya dan memastikan situasi di sekitar Gedung Pemkab Kediri tetap kondusif.
Ratusan mahasiswa tersebut menyatakan akan terus mengawal janji yang disampaikan Ketua DPRD, memastikan tuntutan mereka benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Sebelum akhirnya mereka membubarkan diri.
Penulis : Bimo Gunawan
