KEDIRI, detikzone.id — Kasus dugaan penipuan program tabungan fiktif yang menyeret nama Suntari, oknum perangkat Desa Ploso Lor, Kabupaten Kediri, semakin menyita perhatian publik. Pasalnya, alih-alih membantu menyelesaikan aduan puluhan warga yang menjadi korban, Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kediri, Alief Bahari Djunaedi, justru memicu kontroversi dengan merekrut Suntari sebagai anggota LSM-nya.
Langkah ini menuai kecaman dari berbagai aktivis dan relawan, terutama LSM GMBI Distrik Kediri Raya ditunjuk selaku pendamping para korban yang merasa dipermainkan. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembiaran bahkan perlindungan terhadap pelaku dugaan penipuan.
“Ini sangat mencederai rasa keadilan. Klien kami datang ke LSM LIRA untuk mencari keadilan, bukan untuk melihat terduga pelaku (Suntari -red) duduk berdampingan dengan oknum LSM yang mengaku pembela masyarakat,” ujar Ketua LSM GMBI Distrik Kediri Raya, Indra Eka Januar Gunawan SH., saat ditemui Jumat (25/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Suntari telah mengumpulkan dana dari puluhan warga dengan dalih program tabungan simpanan dengan janji bonus gula pasir dan minyak goreng, namun hingga saat ini uang dan bonus tersebut tak kunjung dikembalikan. Total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara (LAI BPAN) Kediri serta Ketua LSM GMBI Distrik Kediri Raya telah menyatakan sikap tegas, dan berencana membawa kasus ini ke ranah hukum. Mereka juga akan melayangkan somasi serta laporan resmi ke Polres Kediri dalam waktu dekat.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan dorong kasus ini ke jalur pidana karena sudah memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP,” tegas Ketua LAI BPAN.
Namun, menanggapi sorotan tersebut, Ketua LSM LIRA Kediri, Alief Bahari Djunaedi, memberikan penjelasan. Menurutnya, siapa saja memiliki hak untuk bergabung dalam LSM selama tidak terjadi benturan kepentingan atau bidang kerja.
“Siapa saja boleh jadi anggota LSM LIRA, asalkan tidak bentrok dengan bidang kerjanya. Hal ini juga pernah disampaikan oleh pihak kedinasan, termasuk Inspektorat,” jelas Alief.
Publik kini menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus ini serta memastikan tidak ada intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Para korban berharap keadilan segera ditegakkan dan uang mereka dikembalikan.
Penulis : Bimo
