SUMENEP – Taman Jajanan Masyarakat ( Tajamara ) yang bercokol di lokasi strategis desa Kolor bukanlah milik Om dan Tante.
Tajamara, ikon wisata kuliner yang seharusnya menjadi ruang publik dan penopang PAD, kini terjebak dalam pusaran dugaan pungli bertahun-tahun. Praktik parkir liar yang berlangsung diam-diam, tanpa karcis resmi, tanpa papan tarif, dan tanpa setoran ke kas daerah, membuat kawasan ini menjadi simbol kegagalan tata kelola ruang publik.
Bobroknya, pejabat Dishub Sumenep tetap bungkam. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Toyyib, tak memberikan klarifikasi meski dikonfirmasi media berulang. Alih-alih menjawab, konfirmasi dialihkan ke pihak lain, menimbulkan kesan ada upaya menutupi fakta. Publik menilai sikap diam ini bukan hanya tidak profesional, tapi terkesan menantang Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk segera bertindak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aktivis sosial, Joko Syaiful, mengatakan bahwa Tajamara bukan milik Om dan Tante.
“Tajamara bukan milik Om dan Tante. Tajamara merupakan milik kita bersama,” katanya.
Ia pun curiga, mafia pungli yang bercokol di Tajamara Sumenep dilindungi bekingan.
“Kalau tidak ada pembeking dari dalam, mustahil parkir liar bertahan bertahun-tahun,” tegasnya, Selasa, 19/08/2025.
Desas-desus praktik iuran bulanan bagi stand UMKM dan dugaan pungutan jutaan rupiah bagi pedagang yang ingin menempati Tajamara juga semakin mengerucut dan menjadi buah bibir publik.
Praktik tersebut diduga sangat merugikan pedagang kecil, dan mencoreng wibawa pemerintah.
Pemerhati ekonomi lokal, Farid Hasan, mengingatkan konsekuensi serius jika masalah ini dibiarkan.
” Ini ancaman bagi kepercayaan investor, pertumbuhan ekonomi lokal, dan citra pemerintah. Jika aset publik dikuasai segelintir orang, siapa lagi yang akan berani menanam modal di Sumenep?” keluhnya.
Bupati Sumenep kini di bawah tekanan publik untuk melakukan pembersihan total, menindak mafia parkir, dan memastikan Tajamara kembali menjadi ruang publik yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik ilegal.
“Tajamara bukan milik om dan tante! Setiap rupiah dari PAD harus kembali ke rakyat, bukan masuk kantong pribadi segelintir orang,” tegas Farid yang menuntut keadilan, transparansi, dan keberanian pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, pengelola parkir misterius masih bungkam, sementara publik menunggu aksi tegas Bupati dan pejabat Dishub agar nama baik, keuangan, dan wibawa pemerintah daerah tidak semakin tercoreng. Tajamara kini menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan dan integritas pemerintah Sumenep.
Penulis : Redaksi
