BONDOWOSO — Agenda pertemuan mediasi penting yang difasilitasi oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, HM Nasim Khan, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, berhasil menciptakan “sejarah baru” melalui kesepakatan damai antara petani pengelola lahan dan manajemen PTPN I Regional V Kebun Belawan.
Konflik Klasik agraria yang telah berakar selama puluhan tahun di kawasan lereng Ijen, Kabupaten Bondowoso, menemui titik terang. Mediasi yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Bondowoso pada Rabu, 15 Oktober 2025, ini mempertemukan langsung kedua pihak yang berselisih.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Bupati KH. Abdul Hamid Wahid, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, dan Kajari Bondowoso, yang menunjukkan komitmen kolektif pemerintah dan aparat keamanan dalam penyelesaian konflik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lahan subur di lereng Ijen telah lama menjadi sumber ketegangan. Konflik ini berawal dari klaim historis masyarakat petani yang merasa memiliki hak turun-temurun atas tanah tersebut, berhadapan dengan otoritas legal PTPN I yang mengelola lahan berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) resmi dari negara.
Upaya mediasi kali ini, menurut Nasim Khan, yang dijuluki “Robinhood-nya petani lereng Ijen,” bukan sekadar penyelesaian kepemilikan tanah, melainkan sebuah respons terhadap isu keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi petani. “Kesepakatan ini adalah sejarah baru bagi Bondowoso,” tegasnya.
Nasim Khan menekankan bahwa musyawarah dan dialog terbuka telah berhasil menggantikan ketegangan dan konflik yang berkepanjangan, membuka babak baru menuju penyelesaian damai dan konstruktif.
Hasil mediasi yang paling krusial adalah kesepakatan untuk melanjutkan pengelolaan lahan melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO), dengan komoditas kopi sebagai fokus pengembangan utama.
Skema KSO ini dirancang untuk:
1. Pembagian Hasil yang Adil: Memastikan distribusi keuntungan yang berimbang antara petani dan perusahaan.
2. Kepastian Hukum dan Kesejahteraan: Memberikan landasan hukum yang kuat bagi petani dalam mengelola lahan.
3. Pengembangan Alternatif: Membuka peluang bagi petani yang ingin menggarap lahan alternatif di bawah sistem kemitraan yang sama.
Mengenai skema KSO di atas, Manager PTPN I Regional V, Bambang Trianto, memastikan bahwa kerja sama ini didesain untuk menjamin kepastian hukum sekaligus kesejahteraan bagi masyarakat.
Selanjutnya, Bambang Trianto menegaskan komitmen PTPN untuk terbuka terhadap semua aspirasi petani dan menjalankan kemitraan yang saling menguntungkan. Model kerja sama ini juga disebut sejalan dengan Program Strategis Nasional (PSN) dalam sektor pertanian dan perkebunan berkelanjutan.
Bupati Bondowoso, KH. Abdul Hamid Wahid, menyambut baik hasil mediasi ini sebagai langkah awal yang konstruktif menuju stabilitas sosial dan ekonomi wilayah Ijen. Pemerintah daerah berjanji akan mengawal implementasi kesepakatan secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya berhenti pada tataran wacana.
Dukungan serupa juga datang dari Ketua DPRD, Kapolres, dan Dandim Bondowoso. Mereka menyatakan komitmen bersama untuk menjaga proses tindak lanjut agar berlangsung adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan rakyat dan negara.
Dalam hal ini, Nasim Khan kembali menegaskan bahwa perjuangannya tidak berhenti di meja mediasi. Ia berjanji akan terus mengawal pelaksanaan kesepakatan hingga masyarakat memperoleh kepastian pengelolaan lahan, peningkatan ekonomi, dan rasa keadilan yang sesungguhnya.
Nasim Khan juga berharap model penyelesaian konflik agraria di Bondowoso ini dapat menjadi preseden nasional bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa antara masyarakat dan perusahaan BUMN perkebunan.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, lereng Ijen kini bertransformasi. Ia bukan lagi simbol konflik agraria, melainkan menjadi simbol rekonsiliasi, kemitraan, dan kebangkitan ekonomi rakyat Bondowoso melalui sinergi antara negara, perusahaan, dan rakyat dalam membangun ekonomi agraris yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Penulis : HM
