NGO Bersatu Kabupaten Bogor Serukan Perlawanan Terbuka terhadap Korupsi dan Penyalahgunaan APBD 2025

Minggu, 21 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOGOR, Detikzone.id – Rapat konsolidasi NGO Bersatu Kabupaten Bogor berubah menjadi momen perlawanan terbuka terhadap apa yang dinilai sebagai kegagalan sistemik Pemerintah Kabupaten Bogor dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menegakkan keadilan dan integritas pemerintahan, Minggu (21/12/2025).

Dipimpin Rizwan Riswanto, Ketua NGO Bersatu Kabupaten Bogor, forum ini secara tegas mempertanyakan keberadaan negara di tengah maraknya persoalan daerah yang tak kunjung terselesaikan secara hukum. Berbagai laporan masyarakat, temuan lapangan, dan indikasi penyimpangan kebijakan dinilai mengendap tanpa kejelasan, memunculkan dugaan pembiaran yang disengaja oleh pihak berwenang.

“Jika hukum terus diam, maka rakyat berhak curiga. Jangan sampai APH hanya berani pada masyarakat kecil, namun kehilangan nyali ketika berhadapan dengan kekuasaan,” tegas Rizwan dengan nada keras.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

NGO Bersatu menilai Pemerintah Kabupaten Bogor telah gagal menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai roh pemerintahan. Kritik publik justru diabaikan, dan sikap diam maupun penundaan kebijakan dianggap sebagai bentuk pemadaman suara rakyat.

Rapat konsolidasi juga menyoroti dugaan hubungan tidak sehat antara birokrasi dan lemahnya penegakan hukum, yang dinilai menciptakan zona nyaman bagi praktik penyimpangan anggaran dan kebijakan publik yang merugikan masyarakat luas.

Rizwan menegaskan bahwa konsolidasi ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan sinyal peringatan. NGO Bersatu siap mengeskalasi tekanan publik melalui laporan resmi, aksi terbuka, dan pengawasan independen jika pembiaran terus berlanjut.

“Kami tidak akan diam ketika hukum dijadikan pajangan dan keadilan hanya menjadi slogan,” ujarnya tegas.
Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa kesabaran publik memiliki batas. Ketika negara gagal hadir, masyarakat sipil akan mengambil peran lebih agresif untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. NGO Bersatu Kabupaten Bogor menegaskan akan mengawal ketat penggunaan APBD 2025 demi kepentingan rakyat.

Penulis : Rahman

Berita Terkait

Motor Petani Raib dari Garasi, Polisi Sumenep Berhasil Amankan Pelaku
Aksi Pencurian Rombong Jagung di Sumenep Terekam CCTV, Pelaku Diciduk di Pamekasan
Satresnarkoba Polresta Sumenep Bongkar Peredaran Sabu 81,53 Gram
Satresnarkoba Polresta Sumenep Amankan 102 Botol Miras dari Dua Lokasi
GP Ansor Rubaru Sumenep Desak Penanganan Serius Dugaan Kekerasan Seksual Anak
Satreskrim Polresta Sumenep Ungkap Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pria 41 Tahun Ditahan
Yakuza Maneges Pusat Kediri Gandeng Pemdes Tarokan Tebar Ribuan Benih Ikan dan Sembako di Waduk Guworejo
Misteri Mayat Terbakar di Batang-Batang Simenep: Korban Perempuan 70 Tahun, Polisi Olah TKP

Berita Terkait

Kamis, 3 September 2026 - 12:14 WIB

Motor Petani Raib dari Garasi, Polisi Sumenep Berhasil Amankan Pelaku

Kamis, 3 September 2026 - 11:59 WIB

Aksi Pencurian Rombong Jagung di Sumenep Terekam CCTV, Pelaku Diciduk di Pamekasan

Kamis, 3 September 2026 - 11:53 WIB

Satresnarkoba Polresta Sumenep Bongkar Peredaran Sabu 81,53 Gram

Rabu, 2 September 2026 - 22:43 WIB

GP Ansor Rubaru Sumenep Desak Penanganan Serius Dugaan Kekerasan Seksual Anak

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 12:35 WIB

Satreskrim Polresta Sumenep Ungkap Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pria 41 Tahun Ditahan

Berita Terbaru