Oleh: Gus Dolla
Sepanjang 2025, Bupati Fauzi nyaris tanpa sensasi. Tidak sibuk mencipta gegap gempita. Kalau pun ada itu sekedar rutinitas.
Di balik itu. Bupati Fauzi melangkah sunyi: merapikan arah. Tahun 2025 dijadikan tahun konsolidasi. Memperkuat akuntabilitas birokrasi. Mendorong pelayanan publik lewat inovasi digital. Menjaga stabilitas sosial.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi Bupati Fauzi. Tahun 2025 bukan tahun panggung. Ini tahun kerja. Cara membenahi pemerintahan bergerak. Agar lebih disiplin. Lebih terukur. Lebih berdampak.
Sejak awal Februari 2025. Bupati Fauzi garcep mereformasi birokrasi sebagai kerja inti. Perjanjian Kinerja 2025 ditandatangani dengan seluruh kepala OPD.
Setiap OPD dipaksa punya arah.
Indikator program harus jelas. Bisa diukur—dan dievaluasi.
Pesan berulang kali diucapkan. Nadanya tegas. Satu kebiasaan lama ingin diputus: copy–paste program.
Pembangunan tidak boleh sekadar mengulang rutinitas.
Harus berbasis data.
Berangkat dari evaluasi lapangan.
Berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
Di titik inilah birokrasi diuji.
Apakah sekadar sibuk.
Atau benar-benar bekerja.
Menjelang akhir tahun, sorotan diarahkan ke satu titik krusial: SAKIP.
Akuntabilitas kinerja daerah.
Tiga tahun berturut-turut, Sumenep berada di tempat yang sama.
Predikat B.
Nilai berkisar 68–69.
2021: 68,81.
2022: stagnan.
2023: 68,61.
2024: 70,15, meningkat 1,54 poin
2025: ….?
Dari kegelisahan itulah e-SAKIPPro lahir.
Satu sistem.
Satu nafas.
Perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi disatukan dalam satu kerangka yang saling mengunci.
Praktik lama—laporan terpisah, data tersendat, dokumen tak sinkron—mulai ditinggalkan.
Integrasi sistem menekan inkonsistensi secara struktural.
Penganggaran tidak lagi sekadar daftar belanja.
Tapi menjadi bagian dari manajemen kinerja berbasis hasil.
Sederhananya, e-SAKIPPro adalah mesin baru birokrasi.
Jika sistem lama hanya alat bantu administrasi, e-SAKIPPro adalah ekosistem kerja.
Agar pemerintah tidak hanya sibuk.
Tapi menghasilkan dampak.
Cepat.
Stabil.
Presisi.
Akhir 2025. Sejumlah OPD—Sekretariat Daerah, Bappeda, dan Inspektorat—menerima penghargaan SAKIP.
Bukan soal piala.
Itu sinyal.
Bahwa budaya kerja mulai bergeser.
Lebih transparan.
Lebih terukur.
Dan perlahan—berdampak.
Di ujung 2025, satu hal ditegaskan: pembangunan adalah kerja kolektif.
Bukan kerja satu orang.
Bukan pula kerja satu kantor.
Fokus tidak hanya pada fisik.
Tetapi pada kualitas SDM.
Dan mutu pelayanan.
Keberhasilan, kata Bupati Fauzi, tidak cukup dibaca dari angka dan laporan.
Ia harus dirasakan.
Di rumah warga.
Di ruang layanan.
Di kehidupan sehari-hari.
Akhirnya, 2025 menunjukkan satu arah yang konsisten.
Tata kelola diperkuat.
Inovasi didorong.
Fondasi transformasi digital disiapkan.
Bukan tahun loncatan spektakuler.
Ini tahun merapikan pijakan.
Dan sering kali,
perubahan besar
memang dimulai
dari kerja yang tidak ribut.







