SUMENEP, Senin, 11/6/2026 – Di tengah derita panjang warga kepulauan dan semakin menguatnya kritik pedas terhadap Camat Masalembu yang disebut-sebut jarang ngantor di wilayah kepulauan, gelaran Festival Budaya Masalembu 2026 justru melaju kencang dengan persiapan besar-besaran yang kini berubah menjadi kemelut di ruang publik, seakan-akan panggung perayaan jauh lebih penting daripada denyut persoalan warga yang setiap hari belum juga terselesaikan.
Alih-alih meredakan kegelisahan warga, agenda yang dijadwalkan berlangsung 20–23 Mei 2026 itu justru mempertegas jurang yang sudah lama menganga. Di lapangan, masyarakat Masalembu masih harus berhadapan dengan persoalan yang tidak kunjung selesai, listrik yang tanpa kepastian, transportasi laut yang tidak stabil, infrastruktur jalan yang tertinggal, serta layanan kesehatan yang masih jauh dari memadai. Namun di saat yang sama, pemerintah kecamatan terlihat mengerahkan energi besar untuk memastikan festival harus berjalan megah, ramai, dan tepat waktu.
Kontras inilah yang kini membuat situasi semakin panas. Keluhan warga yang sebelumnya hanya terdengar di ruang-ruang kecil, perlahan berubah menjadi suara terbuka yang penuh sindiran dan kekecewaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga mulai mempertanyakan apakah pemerintah masih benar-benar hadir untuk menyelesaikan masalah mereka, atau justru lebih sibuk membangun panggung perayaan di atas masalah yang belum terselesaikan.
“Yang kami butuhkan itu kehadiran dan pelayanan, bukan sekadar acara atau event yang tidak jelas seperti ini, masyarakat Masalembu sudah muak, apalagi soal Camat yang disebut jarang ngantor sudah lama menjadi keluhan,” ujar S.
Bobroknya, ditengah kritik dan keluhan kronis masyarakat Masalemnu selama bertahun tahun, camat Achmad Uzai Rachman justru terlihat aktif turun langsung ke lapangan, mengawasi persiapan event. Seakan dua realitas berjalan tanpa saling bersentuhan, yakni realitas warga yang masih berjuang dengan kebutuhan dasar, dan realitas panggung yang terus dikebut agar terlihat sempurna.
Kini, Pamflet resmi Festival Budaya Masalembu 2026 menampilkan rangkaian acara yang cukup besar, mulai dari Rokat Tasek, Sundrang, Tabbhuta’an, lomba karaoke, hiburan musik dangdut, hingga pameran UMKM dan kuliner laut, yang dikemas sebagai perayaan budaya sekaligus promosi potensi kepulauan.
Namun di balik gemerlap itu, kritik justru semakin mengeras Parlemen.
Anggota DPRD Sumenep wilayah kepulauan, Ahmad Juhairi, menilai arah kebijakan pembangunan di kepulauan mulai bergeser jauh dari kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kondisi Masalembu saat ini masih berada dalam situasi yang serius, listrik yang tak jelas, infrastruktur jalan tertinggal, layanan kesehatan terbatas, dan transportasi laut masih menjadi persoalan harian yang terus dikeluhkan warga.
Menurutnya, seluruh persoalan itu bukan hanya catatan pembangunan, melainkan menyangkut langsung kehidupan dasar masyarakat yang tidak bisa ditunda penyelesaiannya.
“Kebutuhan dasar itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Kalau listrik masih padam, jalan masih rusak, dan transportasi laut masih bermasalah, maka festival sebesar apa pun tidak akan pernah benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat. Itu pembodohan,” tegasnya.
Juhairi juga mengingatkan bahwa jika ketimpangan prioritas ini terus dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa semakin terkikis. Kegiatan seremonial, menurutnya, berisiko hanya menjadi simbol yang berdiri di atas masalah yang belum selesai.
“Kalau kebutuhan dasar belum disentuh, maka kegiatan seperti ini hanya akan terlihat sebagai panggung yang menutupi realitas yang belum selesai,” ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep segera menggeser fokus pembangunan ke arah yang lebih nyata dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat kepulauan.
“Saya tegaskan, jangan sampai pemerintah sibuk mengatur panggung, tapi lupa membenahi kehidupan rakyat di belakangnya,” tandasnya.
Hingga berita ini terbit, pihak Kecamatan Masalembu belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai sorotan yang berkembang, termasuk isu pelayanan publik dan efektivitas kehadiran aparatur di kantor kecamatan. Kondisi ini membuat ruang tafsir di tengah masyarakat semakin terbuka, di mana sebagian warga mulai membandingkan cepatnya gerak persiapan festival dengan lambatnya penanganan persoalan dasar yang sudah lama mereka rasakan.
Penulis : Redaksi
