Oleh: Pimred Detikzone.id
JAKARTA — Komitmen pemberantasan narkoba kini berubah menjadi perintah tegas yang nyata. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah memerintahkan seluruh jajaran pimpinan kepolisian daerah untuk tidak sekadar menunggu, melainkan memetakan sasaran dan bertindak langsung di titik-titik yang menjadi pusat peredaran narkoba di masyarakat.
“Saya telah menginstruksikan untuk seluruh Kapolda untuk melakukan mapping terhadap kampung-kampung, terutama ya, kampung-kampung narkoba yang ada di wilayahnya. Begitu juga bandar-bandar narkoba yang selama ini melakukan peredaran narkoba di masing-masing wilayah,” kata Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, ditemui di Gedung Kementerian Hukum, Kamis (15/10/2026)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Instruksi ini patut diapresiasi dan didukung sepenuhnya. Keresahan masyarakat yang selama ini mendalam akibat dampak narkoba, kini mulai melihat arah yang jelas. Namun pemberantasan narkoba sejatinya bukan sekadar tugas aparat keamanan; ini adalah perjuangan seluruh elemen bangsa.
Gambaran Nyata Masalah Narkoba di Indonesia
Berdasarkan data terverifikasi dari Badan Narkotika Nasional dan lembaga terkait, diperkirakan ada sekitar 5,8 juta orang di Indonesia yang menyalahgunakan narkoba, atau setara dengan sekitar 1,7 persen dari total populasi. Yang paling mengkhawatirkan, sebanyak 71,8 persen pengguna narkoba berada pada usia produktif antara 15 hingga 39 tahun; kelompok yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan bangsa, justru menjadi kelompok yang paling banyak dirusak oleh peredaran narkoba.
Secara ekonomi, kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Nilai peredaran narkoba ilegal di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 600 triliun setiap tahunnya, menjadikannya salah satu bisnis ilegal terbesar di negeri ini. Sementara itu, kerugian yang harus ditanggung negara setiap tahunnya mencapai sekitar Rp 177 triliun, yang meliputi biaya penanganan kesehatan, penurunan produktivitas masyarakat, hingga biaya penegakan hukum.
Namun ada kerugian yang jauh lebih berat dan tidak selalu terhitung dengan angka. Pertama adalah kerugian negara: miliaran rupiah masuk ke kantong jaringan kriminal, sementara anggaran negara terus terkuras hanya untuk menanggulangi dampak, bukan memberantas akarnya. Kedua, kerugian moral bangsa: ketika sebuah lingkungan dikenal sebagai “kampung narkoba”, nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan harapan generasi muda perlahan hancur digantikan budaya instan yang merusak. Dan yang paling berat adalah kerugian generasi bangsa: ratusan ribu anak muda tumbuh di lingkungan yang terpapar narkoba, dan kerusakan pada sumber daya manusia ini membutuhkan puluhan tahun untuk dipulihkan; bahkan tidak semua bisa pulih kembali.
Langkah Konkret: Memetakan, Menindak, Mengubah
Instruksi Kapolri menegaskan dua hal penting sekaligus: memetakan kampung-kampung narkoba di satu sisi, dan menindak bandar-bandar besar di sisi lain. Artinya, penindakan tidak hanya berhenti pada pengguna di jalanan, tetapi diarahkan juga kepada sumber peredarannya. Kawasan seperti Kampung Ambon dan Kampung Bahari sudah mulai disasar, dan ini menjadi sinyal jelas bahwa tidak ada kawasan yang kebal terhadap hukum.
Sepanjang tahun 2026, kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus menunjukkan tren positif. Semangat “Polisi Bersama Rakyat” yang diperjuangkan Jenderal Suyudi Ario Seto harus terus dijaga dan diperkuat, karena dukungan rakyat adalah kekuatan terbesar dalam memberantas kejahatan sebesar ini.
Pertanyaan yang Tetap Terbuka
Di tengah semangat pemberantasan yang baru dimulai, masyarakat juga berhak menyampaikan harapan sekaligus pertanyaannya secara terbuka:
Masih adakah oknum baik dari dalam kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya, yang justru menjadi “payung pelindung” bagi bandar dan pengedar narkoba?
Jika masih ada pihak yang justru melindungi kejahatan dari dalam, maka sekeras apa pun penindakan di lapangan dilakukan, narkoba akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Inilah tantangan terberat sekaligus terpenting: membersihkan barisan dari dalam, sehingga hukum dapat berjalan lurus dan tidak pandang bulu kepada siapa pun.
Bukan Tugas Satu Pihak Saja
Pemberantasan narkoba sejatinya adalah kesadaran kolektif yang harus dijalankan bersama seluruh elemen bangsa. Masyarakat berperan aktif dengan tidak diam melihat aktivitas mencurigakan di lingkungannya, karena keberanian melapor adalah benteng pertama perlindungan bagi keluarga dan tetangga. Pendidikan pencegahan juga harus dimulai dari rumah dan sekolah, karena anak muda yang memahami bahaya narkoba adalah pertahanan terkuat yang tak bisa ditembus siapa pun.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk mengubah kawasan yang terjerat narkoba bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan sosial yang nyata, sehingga “kampung narkoba” dapat bertransformasi menjadi “kampung ceria sadar narkoba”. Sementara bagi para penegak hukum, tugasnya adalah tegas menindak kejahatan di luar, sekaligus bersih dari oknum pelindung di dalam.
Penutup
Peta telah mulai disusun. Langkah pertama sudah dimulai. Namun pemberantasan narkoba bukanlah lari cepat yang selesai dalam sekejap; ini adalah maraton panjang yang harus dijalankan bersama. Ketika kampung-kampung yang kini tergelap dapat berubah menjadi lingkungan yang aman, produktif, dan penuh harapan, di situlah kita benar-benar meraih kemenangan.
Karena narkoba bukan musuh Polri saja. Narkoba adalah musuh masa depan anak-anak kita. Dan masa depan itu, adalah tanggung jawab kita bersama.
