Kediri – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Persiapan Data Calon Peserta Tes Kompetensi Akademik (TKA). Bimtek dilakukan guna memastikan pelaksanaan TKA tahun 2027 mendatang berjalan lancar tanpa kendala teknis. Bertempat di Aula Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan, kegiatan bimtek direncanakan akan berlangsung selama 2 hari. Untuk hari ini, Selasa (20/10) kegiatan diikuti para petugas operator dan proktor dari SD Swasta/Negeri se-Kota Kediri. Sedangkan besok, Rabu (21/10) kegiatan mengundang peserta yang merupakan operator dan proktor dari SMP Swasta/ Negeri se-Kota Kediri.
Saat memberikan keterangan, Mandung Sulaksono Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri mengatakan salah satu yang penting dan harus diperhatikan sekolah dalam proses pendataan peserta TKA ialah menyelesaikan data residu dari data pokok pendidikan (Dapodik) agar jumlah data yang belum valid dapat terus diminimalkan. Ia melanjutkan, tahun 2025 lalu Kota Kediri berhasil meraih penghargaan sebagai daerah dengan residu Dapodik terendah untuk kategori kota tingkat nasional. Pada bimtek ini, para peserta akan diberikan pemahaman materi oleh narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. “Semoga prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kualitas data pendidikan semakin baik,” ujarnya.
Selain memastikan kesiapan teknis, peningkatan capaian akademik siswa juga menjadi perhatian. Meskipun pada pelaksanaan sebelumnya terdapat siswa yang memperoleh nilai sempurna pada mata pelajaran tertentu, namun menurut Mandung rata-rata skor TKA secara keseluruhan di Kota Kediri masih perlu ditingkatkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“TKA ini bisa digunakan sebagai salah satu alat bantu untuk mendaftar ke jenjang berikutnya. Sebagai contoh, siswa lulusan SD yang akan mendaftar ke SMP, itu ada jalur prestasi yang menggunakan skor TKA. Sehingga ini penting, karena kalau nilai TKA sudah maksimal, mereka bisa memilih sekolah mana yang diinginkan tanpa tes lagi,” terang Mandung.
Pelaksanaan TKA tahun 2027 diperkirakan berlangsung pada April, dengan pendataan calon peserta yang direncanakan mulai Februari. Dari sisi sarana dan prasarana, Mandung mengatakan kesiapan sekolah untuk pelaksanaan TKA tahun 2027 dinilai cukup memadai. Dukungan bantuan laptop yang telah diberikan pada tahun sebelumnya diharapkan dapat menunjang kesiapan pelaksanaan TKA. Dengan kesiapan tersebut, Mandung berharap seluruh siswa dapat mengikuti ujian dengan baik.
“Semoga dengan adanya bimtek ini, kesiapan pelaksanaan TKA bisa lebih maksimal, sekaligus memberikan ruang bagi peserta didik untuk lebih fokus mempersiapkan diri dan meningkatkan hasil akademiknya,” pungkasnya.
*Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri*
[20/10, 18.45] Bimo Detikzone.id Kediri: Siaran Pers
Mbak Wali Dorong Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana melalui Sosialisasi Relawan dan Santri Peduli Bencana
Kesiapsiagaan menghadapi bencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk relawan dan kalangan santri. Selain membantu proses penanganan saat bencana terjadi, masyarakat yang memiliki pengetahuan kebencanaan juga dapat berperan dalam mengurangi risiko serta melindungi keselamatan diri dan lingkungan sekitar.
Pentingnya peran tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Sosialisasi Relawan dan Santri Peduli Bencana yang dihadiri Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Selasa (20/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Joyoboyo ini merupakan kolaborasi Komisi VIII DPR RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan BPBD Kota Kediri. Melalui kegiatan ini, relawan dan santri diharapkan semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan, mengenali potensi risiko bencana di lingkungan masing-masing, serta mengetahui langkah yang tepat untuk melindungi diri dan membantu sesama saat situasi darurat terjadi.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan bahwa bencana dapat terjadi kapan saja sehingga kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan pelatihan agar masyarakat semakin memahami potensi ancaman bencana di wilayah masing-masing dan mampu membangun kewaspadaan dini sejak jauh-jauh hari.
Menurutnya, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama karena bencana tidak hanya dapat merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Untuk itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana. “Kebencanaan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga butuh kolaborasi semua pihak. Apabila relawan, santri, masyarakat, dan Pemerintah Kota Kediri siap, maka semua dapat diatasi,” ujar Mbak Wali.
Anggota Komisi VIII DPR RI K.H. An’im Falachuddin Mahrus menjelaskan bahwa sosialisasi kebencanaan tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat, mulai dari pentingnya menjaga lingkungan masing-masing hingga memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan saat menghadapi bencana. Gus An’im berharap BNPB dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan BPBD Kota Kediri, termasuk peralatan yang memerlukan peremajaan agar penanganan bencana dapat berjalan lebih optimal.
“Alhamdulillah, mitra kami dari BNPB ini terbuka kepada Pemerintah Kota Kediri terkait peralatan yang dibutuhkan oleh BPBD. Ada beberapa peralatan yang perlu peremajaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gus An’im juga menyampaikan bahwa pelibatan santri dalam kegiatan ini menjadi hal penting, mengingat Kota Kediri memiliki banyak pondok pesantren. Menurutnya, potensi santri perlu diberdayakan dan dilibatkan dalam penanganan bencana agar dapat berkontribusi bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan semangat keikhlasan dan doa, santri diharapkan memiliki kepedulian yang tinggi serta turut berperan aktif dalam membantu masyarakat ketika terjadi bencana.
Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB RI Bambang Surya Putra menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari perhatian dalam kerja sama strategis antara BNPB dan Komisi VIII DPR RI. Menurutnya, Kota Kediri memiliki potensi investasi yang besar, terlebih dengan keberadaan Bandara Dhoho. Potensi tersebut perlu diimbangi dengan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang kuat, mengingat wilayah Kota Kediri dan sekitarnya memiliki potensi ancaman bencana. Oleh karena itu, penguatan kapasitas BPBD perlu menjadi perhatian, termasuk melalui dukungan dari DPR RI. Dengan kesiapsiagaan dan mitigasi yang baik, potensi risiko bencana diharapkan dapat dikurangi semaksimal mungkin sehingga Kota Kediri menjadi wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat maupun investor.
Bambang menekankan bahwa upaya penanggulangan bencana membutuhkan mitigasi yang baik serta dukungan dan kepedulian seluruh pihak, termasuk para santri. Dengan banyaknya pondok pesantren di Kota Kediri, para santri diharapkan turut memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan penanganan bencana secara mandiri ketika terjadi keadaan darurat. Selain itu, kebutuhan yang masih belum terpenuhi perlu mendapat perhatian agar kesiapan menghadapi bencana semakin optimal.
Melalui kegiatan ini, para santri dan relawan diharapkan dapat memahami potensi ancaman dan risiko bencana di Kota Kediri, langkah-langkah kesiapsiagaan yang perlu dilakukan, upaya mitigasi yang harus disiapkan, serta pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan. “Di dalam penanganan darurat bencana, tanpa pengelolaan logistik yang baik, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan tepat waktu, penanganan darurat bencana tidak akan menghasilkan hasil yang sesuai harapan,” ungkapnya.
Kegiatan ini diikuti 110 peserta, yang terdiri atas 80 santri, 20 personel BPBD Kota Kediri, dan 10 relawan. Turut hadir Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Pj Sekda Kota Kediri Endang Kartika Sari, Kepala Satpol PP Kota Kediri Paulus Luhur, Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri Joko Arianto, jajaran BNPB, serta tamu undangan lainnya.
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kediri
