Anggaran Pengawalan Mobdin Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Terdampak Efisiensi

Senin, 28 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto dok : Dishub kawal mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati saat ngantor di Kec. Maron

Foto dok : Dishub kawal mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati saat ngantor di Kec. Maron

Probolinggo – Anggaran pengawalan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Jawa Timur Muhammad Haris dan Ra Fahmi AHZ terdampak efisiensi.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kabid Lalin) Dinas Perhubungan (Dishub) Kab.Probolinggo Bambang Singgih Hartadi mengatakan, anggaran pengawalan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati tahun ini terdampak efisiensi, dalam hal ini kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati cukup di kawal Dishub.

“Sudah menjadi kebijakan pimpinan, pengawalan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati cukup dilaksanakan Dishub,” ucapnya, Senin (28/07/2025)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, Bambang tidak menjelaskan besaran anggaran dana pengawalan yang melekat pada Dinas Perhubungan (Dishub) .

Meski demikian, tetap berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Probolinggo terkait pengawalan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati.

Padahal dalam aturan, Dishub tidak memiliki kewenangan pengawalan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati,kewenangan sepenuhnya berada ditangan Kepolisian sesuai Undang-Undang Nomor Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Isu “Sapi Raib” BUMDes Paowan Dibantah, Pemdes Tegaskan Penjualan Sudah Sesuai Prosedur
Pamit Cari Sapi, Pria Ini Ditemukan Tinggal Kerangka di Hutan Baluran
Demi Negara, KPK Didesak Bongkar Total Dugaan Skandal Pita Cukai di Sidoarjo, Bos Rokok Slava Bold H. Samsul Huda Disorot
Data Tak Sinkron di Lapangan, Warga Miskin Probolinggo Berdesil Tinggi, BPS dan Dinsos Saling Klarifikasi
Kasus Cukai Makin Panas, Sultan Pamekasan Haji Junaidi dan HJS Mdr Mencuat, KPK Didesak Bongkar Tanpa Sisa
Pusaran Gelap Pita Cukai Madura: Dugaan Pelanggaran Sistemik Seret PR HJS Mdr Pamekasan, KPK Dalami Jejak Skandal
Janji Busuk Pihak BTN Sumenep, Sertifikat Atas Nama Nasabah Hingga Kini Tak Diberikan Meski Rumah Lunas 4 Bulan Lalu
Sudah Kelewat Batas! Sertifikat KPR BTN Sumenep Tertahan 4 Bulan Meski Sudah Lunas

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 15:28 WIB

Isu “Sapi Raib” BUMDes Paowan Dibantah, Pemdes Tegaskan Penjualan Sudah Sesuai Prosedur

Kamis, 16 April 2026 - 23:07 WIB

Pamit Cari Sapi, Pria Ini Ditemukan Tinggal Kerangka di Hutan Baluran

Selasa, 14 April 2026 - 19:03 WIB

Demi Negara, KPK Didesak Bongkar Total Dugaan Skandal Pita Cukai di Sidoarjo, Bos Rokok Slava Bold H. Samsul Huda Disorot

Senin, 13 April 2026 - 14:18 WIB

Data Tak Sinkron di Lapangan, Warga Miskin Probolinggo Berdesil Tinggi, BPS dan Dinsos Saling Klarifikasi

Senin, 13 April 2026 - 12:29 WIB

Kasus Cukai Makin Panas, Sultan Pamekasan Haji Junaidi dan HJS Mdr Mencuat, KPK Didesak Bongkar Tanpa Sisa

Berita Terbaru