PROBOLINGGO, detikzone.id – Seruan efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah pusat rupanya tidak sepenuhnya sejalan dengan langkah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, instansi tersebut justru melakukan belanja mobil dinas baru senilai Rp 216 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) mencatat bahwa pos anggaran itu dialokasikan untuk belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas perorangan roda empat eselon III.
Langkah ini menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), Ludfi Hamid. Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas baru bukanlah kebutuhan mendesak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Seringkali alasan yang dipakai adalah kendaraan lama tidak layak atau tidak mendukung kinerja. Tapi faktanya, banyak kendaraan dinas yang masih terparkir tidak terpakai. Lebih baik dana sebesar itu dialihkan ke perbaikan infrastruktur, pertanian, atau kebutuhan dasar rakyat yang jelas-jelas lebih bermanfaat,” tegas pria yang akrab disapa Yek Ludfi, Sabtu (13/9/2025).
Kritik ini semakin relevan ketika melihat realita bahwa beberapa OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo masih memiliki dua hingga tiga kendaraan dinas eselon II, yang kerap kali menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pemanfaatan aset pemerintah di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani, tidak membuahkan hasil. Nomor ponselnya justru memblokir akses komunikasi, sebuah langkah yang dinilai menambah kecurigaan publik terkait keterbukaan informasi.
Kondisi ini memunculkan sorotan tajam dari masyarakat. Alih-alih berfokus pada efisiensi anggaran sebagaimana arahan pusat, belanja mobdin baru dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap situasi dan kebutuhan nyata warga Kabupaten Probolinggo.
Penulis : Moch Solihin
