Bangkalan – Skandal dugaan pesta miras yang menyeret nama oknum anggota DPRD Bangkalan dari Partai Gerindra mencuat di tengah harapan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto yang mengusung disiplin, keteladanan, dan moralitas pejabat publik. Kasus ini dinilai berpotensi mencoreng wajah partai penguasa dan memantik krisis kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat di daerah.
Di saat Presiden Prabowo Subianto berulang kali menekankan pentingnya disiplin, keteladanan, dan etika pejabat publik, kabar tak sedap justru datang dari Kabupaten Bangkalan, Madura. Dua oknum anggota DPRD Bangkalan dari Fraksi Partai Gerindra, masing-masing berinisial R I dan APW, terseret dugaan pesta minuman keras (miras) dan aktivitas mabuk-mabukan bersama di sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi hiburan malam.
Informasi tersebut mencuat setelah beredarnya sebuah video yang diduga direkam pada pertengahan Desember 2025, sebagaimana disampaikan oleh narasumber kepada redaksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Video itu memperlihatkan ada sejumlah pria dan wanita berada di sebuah ruangan tertutup dengan suasana yang oleh sebagian pihak ditafsirkan sebagai pesta miras.
Meski kebenaran video tersebut masih membutuhkan klarifikasi menyeluruh, kemunculannya telah memicu kemarahan dan kekecewaan publik. Pasalnya, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah seharusnya menjadi contoh moral dan etika, bukan justru terseret isu yang dinilai tidak pantas bagi wakil rakyat.
“Ini bukan sekedar soal video, tapi soal moral pejabat publik. Kalau benar, ini sangat memalukan,” ujar Tolak Amir, pengamat hukum Madura, Senin, 5/1/2026.
Kasus ini kian sensitif karena menyeret nama Partai Gerindra, partai pemenang pemilu yang kini memimpin pemerintahan nasional. Banyak pihak menilai, dugaan ini menjadi tamparan keras di tengah upaya membangun citra pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Pengamat Hukum Madura, Tolak Amir, menilai dugaan tersebut berpotensi mencoreng nama besar partai dan presidennya.
“Kalau benar terjadi, ini bukan hanya masalah pribadi oknum, tapi bisa mencoreng citra Gerindra secara nasional. Publik melihat ini sebagai ironi di tengah narasi keteladanan yang digaungkan Presiden Prabowo. Saya sangat menyayangkan hal ini terjadi. Saya tahu jelas videonya ” tegas Tolak Amir.
Menurutnya, tidak boleh ada kesan pembiaran atau perlindungan terhadap kader yang terseret isu serius.
“Partai harus tegas. Jangan sampai publik menilai ada standar ganda. Etika wakil rakyat harus ditegakkan,” lanjutnya.
Tolak Amir juga mendesak Badan Kehormatan DPRD Bangkalan, DPP Partai Gerindra, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terbuka.
Sementara, saat dikonfirmasi media ini, APW menyebut bahwa video itu adalah peristiwa baru, video lama dan acara keluarga.
“Itu video lama,” ujar seorang wanita insial APW.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan dalam video tersebut adalah acara keluarga, bukan pesta miras dan tidak dilakukan di tempat hiburan malam.
“Itu acara keluarga. Tidak ada pesta miras dan tidak di diskotik,” tegasnya.
Lebih lanjut, APW menyatakan bahwa persoalan tersebut sebenarnya sudah selesai dan telah ditangani secara internal oleh lembaga DPRD serta partai politik yang menaunginya.
“Masalah ini sudah selesai dan sudah ditangani oleh lembaga DPRD dan partai,” jelasnya.
Ia pun mendesak media ini untuk meminta klarifikasi resmi dan bukan opini.
Terkait beredarnya kembali video tersebut, APW mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang menyebarkannya. Ia meminta agar sumber video dan motif penyebarannya ditelusuri secara objektif.
“Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan. Silakan ditanyakan langsung ke pihak yang mendapatkan video itu, dari mana asalnya dan apa maksudnya menyebarkan,” katanya.
APW juga menekankan bahwa klarifikasi seharusnya dilakukan secara resmi dan beretika, bukan melalui opini yang berkembang liar di ruang publik.
“Secara resmi saja menemui saya. Kalau mau klarifikasi langsung, silakan, tapi secara resmi,” ujarnya.
Ia meminta media mengirimkan surat resmi beserta legalitas media, agar proses klarifikasi dapat dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Biar media bisa membuat berita klarifikasi resmi, bukan opini,” imbuhnya.
APW menutup dengan ajakan komunikasi yang lebih baik.
“Setidaknya ngopi bareng supaya komunikasi baik. Kalau tim di Bangkalan, bisa atur jadwal dengan saya,” pungkasnya.
Di republik ini, klarifikasi sering datang belakangan, sementara kekecewaan publik lebih dulu mengendap. Dugaan pesta miras yang menyeret nama oknum anggota DPRD Bangkalan dari partai penguasa bukan sekadar soal benar atau tidaknya sebuah video. Ini soal kepercayaan.
Ketika seorang wakil rakyat terseret isu yang bertentangan dengan norma kepatutan, publik tidak bisa disalahkan jika curiga. Jabatan politik bukan hanya soal hak, tapi juga beban moral. Semakin tinggi jabatan, semakin sempit ruang untuk bersikap “biasa saja”.
Bantahan bahwa video tersebut adalah video lama, acara keluarga, bukan pesta miras, dan bukan di diskotik tentu harus dihormati sebagai hak jawab. Namun di sisi lain, klarifikasi tidak otomatis menghapus tanda tanya publik. Apalagi jika klarifikasi baru muncul setelah video menyebar luas dan menuai reaksi keras.
Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto yang mengusung ketegasan dan disiplin, kasus semacam ini terasa ironis. Partai yang kini berada di lingkar kekuasaan seharusnya menjadi contoh dalam penegakan etika, bukan justru sibuk memadamkan api isu di daerah.
Penulis : Redaksi
