PROBOLINGGO – Di tengah carut-marut fasilitas layanan publik akibat internet lemot di tingkat kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Kebijakan anggaran Pemerintah Daerah kembali menuai sorotan tajam.
Publik menyayangkan langkah Badan Pengelolaan,Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo yang justru melakukan “pesta” belanja mobil dinas (mobdin) baru untuk pejabat.
Berdasarkan penelusuran di laman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, tahun 2026 tercatat pengadaan pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan nilai kontrak mencapai Rp333.200.000.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat dikonfirmasi, Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani memberikan klarifikasi,bahwa anggaran pengadaan mobil dinas tersebut bukanlah untuk jajarannya. Menurutnya, BPPKAD hanya bertindak selaku perencana atau menganggarkan saja.
“Anggaran mobdin tersebut bukan untuk BPPKAD, melainkan untuk DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Bagian hanya menganggarkan saja, karena pengelola anggaran ada pada sekretariat dan pengguna barangnya ada di DLH,” ujarnya
Menanggapi hal ini, sejumlah pegiat sosial setempat menilai Pemda kurang memiliki kepedulian terhadap situasi yang dihadapi masyarakat. “Prioritas anggaran seharusnya untuk perbaikan sarana internet yang lemot, bukan kemewahan kendaraan pejabat,” tegas seorang warga.
Kondisi darurat fasilitas layanan ini memicu keluhan publik. Warga merasa kecewa karena di saat mereka kesulitan mengurus administrasi kependudukan akibat jaringan internet tidak stabil, pejabat justru dimanjakan dengan kendaraan operasional baru.
