Sumenep — Upaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat terus digencarkan. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah menggelar sosialisasi dan edukasi produk keuangan perbankan dan asuransi tahun 2026, sebagai langkah strategis mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Aula TP-PKK Kabupaten, Rabu (15/04/2026) ini bukan sekadar agenda seremonial. Di baliknya, tersimpan misi besar: memutus ketergantungan masyarakat terhadap praktik keuangan informal seperti rentenir, sekaligus membuka akses seluas-luasnya terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Sumenep, Dadang, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperdalam sektor keuangan daerah yang sejalan dengan arah pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Program TPAKD 2026 difokuskan untuk memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat pedesaan, agar mereka memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang aman dan berkualitas,” ujarnya.
Sejumlah program unggulan pun diperkenalkan, mulai dari Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang menyasar masyarakat desa, hingga program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang menjadi tameng bagi masyarakat kecil dari jeratan bunga tinggi.
Tak hanya itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga menjadi perhatian serius dalam membangun literasi keuangan sejak dini, serta Kredit Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) yang menyasar sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Dalam pelaksanaannya, TPAKD turut melibatkan berbagai lembaga keuangan, salah satunya BPRS Bhakti Sumekar yang menawarkan berbagai produk berbasis syariah.
Perwakilan BPRS, Imam Baihaqi, menjelaskan bahwa pihaknya menghadirkan beragam solusi pembiayaan bagi masyarakat, mulai dari modal usaha, pembiayaan tanpa agunan untuk pedagang kecil, hingga layanan gadai emas dan pembiayaan ibadah.
“Kami ingin masyarakat Sumenep yang mayoritas Muslim dapat memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah secara optimal dan sesuai prinsip muamalah,” jelasnya.
Di sisi lain, perlindungan sosial tenaga kerja juga menjadi fokus penting dalam kegiatan ini. BPJS Ketenagakerjaan turut memberikan pemahaman terkait pentingnya jaminan sosial bagi seluruh pekerja, termasuk sektor informal.
Account Representative BPJS Ketenagakerjaan Sumenep, Astri Paramitra, memaparkan berbagai program perlindungan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Menariknya, program ini juga menyasar pekerja bukan penerima upah (BPU), seperti petani, nelayan, pedagang, hingga tukang cukur—kelompok yang selama ini kerap luput dari perlindungan formal.
“Semua pekerja berhak mendapatkan perlindungan sosial, termasuk mereka yang bekerja secara mandiri,” tegas Astri.
Antusiasme peserta yang berasal dari pengurus TP-PKK kecamatan se-Kabupaten Sumenep pun terlihat tinggi. Mereka aktif berdialog dan menggali informasi terkait berbagai program yang ditawarkan.
Dengan berbagai program yang terintegrasi, TPAKD Sumenep optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Langkah ini menjadi bukti bahwa akses keuangan bukan lagi sekadar layanan, melainkan kunci utama dalam membangun masa depan ekonomi masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya.
Penulis : Red
