Probolinggo – Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih penuh tekanan, pengadaan mobil dinas double gardan di lingkungan Satpol PP Kabupaten Probolinggo justru memantik gelombang kritik keras. Anggaran fantastis lebih dari Rp1 miliar untuk dua kendaraan operasional dinilai sebagai bentuk dugaan pemborosan anggaran yang melukai rasa keadilan masyarakat.
Berdasarkan data dari laman resmi pengadaan, terdapat dua paket pembelian kendaraan roda empat yang menyedot anggaran besar dari APBD. Paket pertama berupa kendaraan operasional penanggulangan kebakaran dengan spesifikasi Toyota Hilux 2.4 Diesel 4×4 M/T senilai Rp455.400.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Sementara paket kedua berupa pengadaan kendaraan dinas operasional roda empat double gardan untuk sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum dengan pagu mencapai Rp600 juta yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika ditotal, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp1.055.400.000.
Besarnya nilai pengadaan itu langsung memicu sorotan tajam dari berbagai pihak. Perwakilan LSM PSSA Probolinggo, Ahmad bahkan menyebut kebijakan tersebut diduga lebih mengedepankan gengsi ketimbang kebutuhan riil masyarakat.
“Ini kebijakan yang diduga miskin empati. Di saat rakyat susah mencari penghasilan dan kebutuhan pokok terus naik, Satpol PP justru membeli mobil mewah berkedok operasional,” tegas Ahmad, Sabtu (9/5/2026).
Ahmad juga mempertanyakan alasan penggunaan kendaraan spesifikasi 4×4 di wilayah Kabupaten Probolinggo yang dinilai tidak memiliki medan ekstrem.
“Probolinggo ini bukan hutan belantara atau area tambang. Kendaraan 4×2 sudah sangat cukup. Kalau tetap memaksakan double gardan, publik wajar curiga ada aroma pemborosan berbalut prestise,” kritiknya tajam.
Tak hanya soal harga pembelian, ia juga menyoroti biaya perawatan kendaraan double gardan yang dinilai bakal menjadi beban baru bagi APBD di tengah banyaknya kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Menurutnya, anggaran miliaran rupiah tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk program yang lebih menyentuh masyarakat bawah, seperti bantuan UMKM, perbaikan infrastruktur lingkungan, hingga pelayanan dasar bagi warga miskin.
“Jangan sampai APBD habis untuk fasilitas elite birokrasi, sementara rakyat kecil terus diminta berhemat,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Taufiq Alami belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait urgensi pembelian kendaraan tersebut.
Penulis : Moch Solihin
