Apresiasi WTP 7 Kali Beruntun, Ketua DPRD Sumenep Janji Tingkatkan Semangat Kolaborasi

Senin, 6 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumenep, Detikzone.id- Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir memberikan pujian dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep yang sukses meraih opini WTP untuk ketujuh kalinya secara beruntun dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023. Kamis, 06/05/2024.

“Keberhasilan Pemkab Sumenep dalam meraih WTP ketujuh kalinya secara berturut turut merupakan kerja keras seluruh pihak dalam menjalankan roda Pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” katanya.

Selain itu, Ketua DPRD Abdul Hamid Ali Munir menyebut, pencarian itu sebagai bukti nyata adanya kerja sama positif, antara seluruh masyarakat, OPD Pemkab Sumenep, serta DPRD Sumenep.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kesuksesan tersebut patut kita apresiasi,” ujarnya.

Menurut dia, Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 yang diterima langsung Bupati Sumenep, merupakan prestasi gemilang yang harus dipertahan.

‘Yang jelas, opini WTP sebagai pemicu semangat agar prestasi yang sudah diraih terus dipertahankan dan ditingkatkan,” tuturnya.

Ia memastikan, DPRD Sumenep akan terus berkolaborasi bersama Pemerintah daerah dalam mendorong program-program pemerintah dari berbagai sektor, baik pertanian, kelautan, pendidikan dan beberapa lainnya.

“Sebagai bagian atau elemen pemerintahan, tentunya kita tetap bekerja keras bersama, untuk semakin baik kedepannya,” tandasnya.

Kendati demikian, Pemberian penghargaan opini WTP itu juga masih ada sejumlah hal yang harus dievaluasi sesuai rekomendasi dari BPK RI.

“Evaluasi yang menjadi rekomendasi dari BPK RI harus segera diselesaikan. Yang perlu dievaluasi diantaranya mengenai pajak, pasar aset daerah yang harus disertifikasi menjadi aset negara. Penyelesaian itu diberi batas waktu 60 hari oleh BPK RI,” tandasnya.

Berita Terkait

Tak Cukup Kecamatan, Diskominfo Sumenep Dorong Tanda Tangan Elektronik Merambah Desa
Bupati Sumenep Unjuk Inovasi di Rakornas KI, SIPINTAR PPID Permudah Akses Informasi Publik
Geser Paradigma Menuju Pencegahan, Pemkab Probolinggo Pacu Transformasi Kesehatan Lintas Sektor
KAMAKI Minta Kejari Segera Ungkap Dugaan Korupsi Program Boarding School SMPN 1 Kebumen
Dua Tahun Beruntun, Bagian Umum Setda Probolinggo Raih Penghargaan Transaksi KKPD Teraktif 
Anggaran Jasa Event Seven Beaches DKUPP Probolinggo Capai Rp 113 Juta, Publik Pertanyakan Dampaknya bagi UMKM
Arabika Argopuro Jadi Primadona di Pantai Bohay, Bupati Haris Wacanakan GWS sebagai Rumah Besar Kopi Probolinggo 
Adu Nyali di Lintasan Mentor, 400 Pembalap Ramaikan BMX Race Bupati Cup Probolinggo

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 21:28 WIB

Tak Cukup Kecamatan, Diskominfo Sumenep Dorong Tanda Tangan Elektronik Merambah Desa

Rabu, 18 November 2026 - 21:15 WIB

Bupati Sumenep Unjuk Inovasi di Rakornas KI, SIPINTAR PPID Permudah Akses Informasi Publik

Rabu, 18 November 2026 - 18:30 WIB

Geser Paradigma Menuju Pencegahan, Pemkab Probolinggo Pacu Transformasi Kesehatan Lintas Sektor

Rabu, 18 November 2026 - 15:02 WIB

KAMAKI Minta Kejari Segera Ungkap Dugaan Korupsi Program Boarding School SMPN 1 Kebumen

Rabu, 18 November 2026 - 11:37 WIB

Dua Tahun Beruntun, Bagian Umum Setda Probolinggo Raih Penghargaan Transaksi KKPD Teraktif 

Berita Terbaru