Kediri, 31 Juli 2025 — Suasana panas terasa di depan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kamis siang. Puluhan massa dari LSM RATU (Rakyat Muda Bersatu) melakukan aksi damai menuntut penegakan hukum terkait dugaan pungutan liar di sejumlah sekolah negeri, khususnya di SMA Negeri 1 Ngadiluwih.
Aksi ini bukan sekadar rutinitas protes—ini adalah jeritan publik yang menuntut keadilan. Massa menuntut agar Kejaksaan Negeri tidak tinggal diam menghadapi praktik pungutan daftar ulang, pembelian seragam, dan buku LKS yang dibebankan kepada siswa. “Jangan-jangan ada permainan antara kepala sekolah, cabang dinas pendidikan, dan oknum penegak hukum,” tegas Ketua Umum LSM RATU, Saiful Iskak, saat berorasi
Menurut Saiful, laporan resmi atas temuan di SMA Negeri 1 Ngadiluwih telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri sejak hari Senin. Namun hingga hari aksi digelar, belum ada respon tegas dari pihak kejaksaan. “Kami ini kontrol sosial. Kami berdiri atas nama keadilan. Kalau sekolah negeri masih memungut biaya seenaknya, lalu pendidikan gratis itu mitos?” ujarnya lantang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Orasi juga disampaikan oleh aktivis muda Tomi Ariwibowo yang menyoroti minimnya transparansi dalam pengelolaan dana sekolah. Ia menuntut agar Kepala Kejaksaan Negeri dan Kasi Pidsus memanggil seluruh kepala sekolah yang terlibat, karena pungutan seperti pembelian seragam dan LKS seringkali tak disertai bukti kwitansi. “Kalau tidak ada tindakan, kami akan turun lagi ke jalan dengan massa yang lebih besar!” ancam Tomi.
Massa tampak membawa poster-poster bertuliskan “Sekolah Negeri Bukan Lembaga Bisnis!” dan “Kejaksaan Harus Bersih, Bukan Tutup Mata!”. Mereka berdiri kokoh di bawah terik matahari, menuntut kejelasan dan keadilan yang tak kunjung tiba. Sayangnya, hingga aksi berakhir, Kepala Kejaksaan Negeri tak kunjung menemui massa.
Aksi damai kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin tokoh masyarakat Gus Tofa. Dalam doanya, ia memohon agar kebenaran dan keadilan ditegakkan di bumi Kediri, dan agar aparat hukum tidak berpaling dari jeritan rakyat kecil. “Kami percaya hukum masih ada. Tapi kalau hukum diam, rakyat akan bersuara lebih keras,” ucap Gus Tofa.
Situasi berjalan kondusif, namun pesan yang dibawa para demonstran begitu menggugah: sekolah negeri harus kembali pada marwahnya—memberikan pendidikan gratis, tanpa pungutan yang membebani rakyat. Publik menanti keberanian Kejaksaan Negeri untuk bertindak objektif dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.Kursus online terbaik
Dengan sorotan publik yang semakin tajam, semua mata kini tertuju pada langkah Kejari Kediri. Apakah mereka akan berani menindak, atau justru menjadi bagian dari pembiaran sistemik yang menyakiti dunia pendidikan? Waktu akan menjawabnya.
Penulis : Bimo
