SAMPANG, Detikzone.id – Laut utara Madura kembali memanas. Puluhan nelayan yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Pantura Madura (PNPM) melakukan aksi demonstrasi di perairan Sumur Barokah, menolak aktivitas eksplorasi migas oleh perusahaan asing Petronas bersama SKK Migas.( 28/09/2025).
Sejak pukul 06.00 WIB, belasan kapal nelayan berlayar ke titik eksplorasi. Mereka mengibarkan spanduk berisi tuntutan tegas agar Petronas menghentikan seluruh kegiatan sampai persoalan dana kompensasi rumpon sebesar Rp21 miliar diselesaikan.
Aksi itu berlangsung dramatis. Deretan kapal nelayan yang mengepung lokasi eksplorasi menjadi simbol perlawanan terbuka terhadap perusahaan migas yang dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat pesisir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator lapangan aksi, Faris Reza Malik, menegaskan bahwa inti penolakan bukan sekadar anti-investasi, melainkan menuntut keadilan dan kepastian hukum. Menurutnya, Petronas tidak pantas melanjutkan kegiatan sebelum melunasi kewajiban terhadap nelayan.
“Kami menolak keras Petronas melakukan eksplorasi sebelum dana ganti rugi Rp21 miliar dibayarkan. Petronas harus menghormati proses hukum yang kini bergulir di Polda Jatim, Kejati Jatim, Kejagung RI, bahkan KPK RI,” tegas Faris di atas kapal.
Ia mengingatkan, proses hukum terkait dana kompensasi tersebut masih berjalan panjang. Petronas, kata Faris, seolah berusaha mengalihkan perhatian publik dengan memaksakan aktivitas eksplorasi, padahal hak nelayan masih terkatung-katung.
Faris menambahkan, nelayan tidak menolak pembangunan nasional maupun investasi asing. Namun ia menekankan, investasi tidak boleh menginjak-injak hak rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari laut.
“Kalau proses hukum sudah tuntas, ganti rugi dibayar, dan tersangka ditetapkan, silakan Petronas kembali bekerja. Tapi sebelum itu, jangan coba-coba,” tandasnya.
PNPM menilai kasus dana rumpon Rp21 miliar adalah potret nyata lemahnya perlindungan negara terhadap nelayan. Mereka khawatir, jika masalah ini tidak segera diselesaikan, eksplorasi migas hanya akan memperpanjang penderitaan warga pesisir.
Selain itu, nelayan menuding ada indikasi kongkalikong antara pihak perusahaan dengan oknum tertentu. Mereka mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu agar persoalan tidak semakin menimbulkan gejolak sosial.
Aksi di laut tersebut menjadi tekanan moral sekaligus politik. PNPM berharap pemerintah pusat turun tangan, bukan hanya sebagai penonton, melainkan penengah yang adil.
“Negara jangan diam. Kalau terus dibiarkan, jangan salahkan nelayan bila melakukan aksi yang lebih besar,” ancam Faris.
Aksi nelayan Pantura ini menegaskan bahwa eksplorasi migas bukan hanya soal energi, melainkan soal keadilan sosial. Selama hak-hak dasar mereka belum dipenuhi, Sumur Barokah akan tetap menjadi titik bara perlawanan.
