Nasional – Nahdlatul Ulama (NU) akan menyelenggarakan Muktamar, forum tertinggi organisasi yang secara formal menentukan kepemimpinan, tetapi secara substantif menentukan arah dan wajah NU ke depan.
Momentum ini tidak datang setiap saat. Ia hadir sebagai titik jeda—sekaligus titik uji—apakah NU masih setia pada nilai yang melahirkannya, atau mulai bergeser mengikuti arus kepentingan yang mengitarinya.
Karena itu, sebelum Muktamar bergerak terlalu jauh dalam dinamika kandidat dan konfigurasi kekuatan, ada satu hal yang harus ditegaskan sejak awal—dengan jernih dan tanpa kompromi: politik uang adalah haram, dan NU tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang haram.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penegasan ini bukan sekadar pengulangan norma, melainkan penetapan arah. Dari sinilah seluruh proses Muktamar akan diuji: apakah ia menjadi ruang pemilihan yang bermartabat, atau sekadar arena transaksi yang membahayakan masa depan organisasi.
Yang paling mendasar adalah memastikan seluruh peserta Muktamar tidak terlibat dalam praktik politik uang—tidak menerima, tidak menegosiasikan, apalagi menjadi bagian dari distribusinya. Terlebih jika uang tersebut berasal dari praktik korupsi.
Di titik itu, persoalannya tidak lagi berhenti pada pelanggaran etik. Ia bertransformasi menjadi risiko hukum dan institusional. NU bisa terseret dalam jejaring korupsi, bahkan berpotensi masuk dalam pusaran tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini bukan asumsi berlebihan, melainkan konsekuensi nyata dari hubungan antara uang, kekuasaan, dan hukum.
Menerima politik uang berarti bukan hanya menjual suara, tetapi juga menggadaikan masa depan NU.
Kesadaran ini harus dilanjutkan dengan langkah yang lebih tegas: membersihkan organisasi dari mereka yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi.
Dalam konteks ini, keberanian menjadi kunci. Tanpa keberanian untuk melakukan pembersihan internal, komitmen terhadap integritas hanya akan menjadi slogan.
Kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa belakangan ini citra NU ikut tercoreng oleh isu-isu yang beririsan dengan tata kelola kekuasaan, termasuk dalam kasus kuota haji. Terlepas dari proses hukum yang berjalan, persepsi publik telah terbangun.
Dan dalam organisasi berbasis moral seperti NU, persepsi publik adalah modal utama.
Karena itu, Muktamar harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan tersebut. Bukan sekadar melalui klarifikasi, tetapi melalui tindakan nyata—menegakkan integritas tanpa pandang bulu.
Langkah konkret itu jelas: menyingkirkan mereka yang terindikasi terlibat korupsi dari struktur kepengurusan.
Persoalan berikutnya yang tak kalah serius adalah kecenderungan menjadikan NU sebagai kendaraan politik kekuasaan.
Hari ini, NU tidak hanya didekati, tetapi juga diperebutkan. Banyak pihak melihat NU sebagai basis legitimasi dan mobilisasi.
Masuknya figur-figur politik ke dalam lingkaran strategis organisasi harus dibaca secara kritis. Bukan untuk mencurigai individu, melainkan untuk menjaga batas antara pengabdian dan pemanfaatan.
NU harus tegas menjaga independensinya. Sebab ketika independensi itu hilang, NU tidak lagi menjadi penjaga moral bangsa, melainkan sekadar bagian dari konfigurasi kekuasaan.
Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu pertanyaan mendasar: siapa yang layak memimpin NU?
Muktamar harus menjadi momentum untuk mengembalikan NU kepada ulama yang benar-benar alim—yang memiliki kedalaman ilmu, kejernihan pandangan, dan keteguhan moral. Bukan sekadar figur dengan akses politik, tetapi mereka yang memiliki otoritas keilmuan dan integritas.
NU tidak didirikan oleh politisi. Ia didirikan oleh ulama. Dan hanya dengan kembali kepada ulama, NU dapat menjaga jati dirinya.
Ketika ulama digantikan oleh logika politik, yang hilang bukan hanya arah, tetapi juga ruh organisasi.
Konferensi Besar yang akan digelar pada 25 April 2026 seharusnya menjadi pintu masuk untuk menegaskan kembali komitmen tersebut. Sebuah ruang awal untuk merawat kesadaran bahwa NU harus tetap bersih, mandiri, dan berpijak pada nilai-nilai yang melahirkannya.
Bahwa NU masih ingin berdiri sebagai pilar bagi Republik Indonesia—bukan sekadar penumpang kekuasaan, tetapi penopang bagi negara yang bersih dan berintegritas.
Pada akhirnya, Muktamar ini bukan hanya tentang siapa yang akan terpilih, tetapi tentang nilai apa yang akan dimenangkan.
Jika yang dimenangkan adalah nilai, maka NU akan tetap tegak sebagai kekuatan moral. Namun jika yang dimenangkan adalah kepentingan, maka yang tersisa hanyalah organisasi besar tanpa arah.
Karena itu, di tengah seluruh dinamika yang akan berlangsung, NU harus kembali pada satu sikap yang tidak boleh ditawar:
menolak yang haram—dan menjadikannya sebagai fondasi masa depan yang bersih.
Salam Amar Ma’ruf Nahi Munkar
HRM. Khallilur R Abdullah Sahlawiy
