PROBOLINGGO– Slogan efisiensi anggaran yang kerap didengungkan pemerintah daerah kini tengah dipertanyakan keberpihakannya. Di saat publik diminta memaklumi terbatasnya ruang fiskal, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo justru kedapatan membelanjakan puluhan juta rupiah untuk fasilitas olahraga dan seragam.
Berdasarkan data yang dihimpun dari laman sistem pengadaan, instansi pengelola keuangan daerah ini mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dua paket yang cukup mencolok. Pertama, Belanja Modal Peralatan Permainan Alat Tenis (Meja Pingpong) sebanyak 1 paket dengan pagu Rp10 juta.
Kedua, Belanja Pakaian Olahraga dengan nilai fantastis mencapai Rp21 juta.Jika dijumlahkan, sedikitnya Rp31 juta uang rakyat mengalir untuk fasilitas internal kantor yang bersifat rekreatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BPPKAD Kota Probolinggo Pujo Agung Satrio,saat dikonfirmasi tidak menampik adanya pengadaan tersebut. Ia membenarkan bahwa satu unit meja tenis meja dan sejumlah kaos olahraga telah dibeli untuk kepentingan staf dan karyawan.
Namun, saat disinggung mengenai relevansi belanja ini dengan semangat efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah, ia memilih irit bicara.
“Anggarannya tidak banyak, Mas. Itu untuk meningkatkan kesehatan dan kebersamaan teman-teman (staf),” cetusnya singkat tanpa menjelaskan urgensi belanja tersebut bagi pelayanan publik,jum at (8/5/2026).
Menanggapi hal ini, Feriyanto,SH. pengamat kebijakan publik, menyoroti tajam tindakan BPPKAD yang dinilai sebagai bentuk ketidaksensitifan sosial. Angka Rp31 juta mungkin dianggap “kecil” bagi pejabat pengelola keuangan, namun bagi masyarakat, angka tersebut setara dengan bantuan modal usaha atau perbaikan infrastruktur skala lingkungan yang jauh lebih berdampak.
“Anggaran Rp31 juta tersebut, jika dialokasikan untuk 10 pedagang kecil sebagai bantuan modal, dampaknya akan nyata bagi ekonomi daerah,” ujar Feriyanto.
Ia mendesak DPRD Kota Probolinggi untuk melakukan fungsi pengawasan lebih ketat. “Jangan biarkan alasan ‘anggarannya kecil’ menjadi pintu masuk bagi budaya pemborosan yang terstruktur. Pejabat publik harus ingat: Uang yang kalian belanjakan adalah keringat rakyat, bukan uang saku pribadi untuk bersenang-senang di jam kantor,” tegasnya.
Langkah BPPKAD ini seolah menjadi paradoks. Sebagai instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan efisiensi anggaran, pengadaan meja pingpong seharga puluhan juta dan seragam puluhan juta justru menunjukkan hilangnya sensitivitas terhadap kondisi ekonomi daerah.
Kini publik menanti, apakah “kesehatan dan kebersamaan” internal birokrat memang harus ditebus dengan harga yang mahal di tengah instruksi pengetatan ikat pinggang yang digaungkan pemerintah pusat dan daerah?
Penulis : Moch Solihin
