PROBOLINGGO — Aroma janggal di balik enam proyek DPRD Kabupaten Probolinggo semakin menyengat. Data LPSE menunjukkan peta penguasaan proyek yang didominasi rekanan luar daerah, terutama dari Surabaya. LSM AMPP menyebut pola ini “terlalu bersih, terlalu rapi, dan terlalu konsisten” hingga memunculkan kecurigaan bahwa ada operator tak terlihat yang memainkan arah tender.
Paket-paket proyek bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah itu meliputi rehabilitasi bangunan, peningkatan fasilitas lift, hingga pembangunan area parkir. Dari enam paket itu, mayoritas justru dikerjakan oleh kontraktor luar Probolinggo, meski kapasitas pelaku usaha lokal disebut masih banyak yang layak bersaing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua AMPP, H. Luthfi Hamid, tidak lagi berbicara hati-hati. Ia menyatakan terang-terangan bahwa pola yang terlihat tidak bisa dianggap sebagai dinamika tender biasa.
“Enam proyek dan rekanan lokal nyaris tak kebagian? Ini bukan fenomena, ini skenario,” tegasnya.
Ia menilai dominasi kontraktor luar tidak berdiri sendiri.
“Tidak ada pola yang kebetulan enam kali berturut-turut. Kalau jalurnya sama, pemenangnya mirip, dan daerahnya itu-itu juga, publik wajar curiga, siapa yang mengarahkan?” ucapnya.
Menurut Luthfi, arahan KPK jelas: utamakan rekanan lokal melalui e-katalog, dan gunakan PL bila e-katalog tidak menyediakan opsi. Tujuannya agar ekonomi daerah bergerak dan risiko permainan tender ditekan.
Namun yang terjadi di DPRD Probolinggo justru kebalikannya.
“Yang terjadi saat ini bertolak belakang dengan semangat KPK. Rekanan lokal seperti dipinggirkan dari rumahnya sendiri,” tegas Luthfi.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Mochammad Al-Fatih, menyatakan tidak ada kewajiban menggunakan rekanan lokal dalam pengadaan barang dan jasa.
“Semua kini berbasis e-katalog versi 6. PL pun tidak wajib memakai penyedia lokal,” ujarnya.
Pernyataan ini dianggap AMPP sebagai sinyal bahwa DPRD justru “melepas kendali” dalam memastikan keberpihakan kepada pelaku usaha daerah.
AMPP juga menyoroti selisih ekstrem antara pagu dan HPS pada beberapa proyek. Menurut Luthfi, angka-angka itu membuka ruang pertanyaan yang harus dijawab secara transparan.
“Kalau HPS anjlok jauh dari pagu, publik berhak bertanya: siapa yang merancang? Siapa yang diuntungkan? Kenapa margin ruangnya begitu besar?” tanyanya.
Ia menegaskan bahwa hal seperti ini sering menjadi tanda penting dalam dugaan permainan proyek di berbagai daerah.
“Kalau Semua Mengarah ke Satu Titik, Jangan Salahkan Publik Bertanya. Titik Itu Siapa?” ungkapnya.
Luthfi mengatakan fenomena ini bukan hanya masalah proyek jatuh ke luar daerah, tapi lebih pada jejak pola yang berulang.
“Kalau proyeknya banyak, daerah pemenangnya sama, dan jalurnya selalu mulus untuk pihak tertentu jangan salahkan publik kalau bertanya, siapa yang sebenarnya mengendalikan arah proyek,” jelasnya.
AMPP menegaskan bahwa pihaknya sedang menyiapkan rangkaian data lengkap, termasuk pola pemenang, metode pemilihan, hingga analisis HPS dan pagu.
“Kalau data lengkapnya mengarah pada dugaan pelanggaran, kami akan bawa ini ke ranah hukum. Ini bisa menjadi skandal yang besar.” katanya.
Ia menutup dengan pernyataan yang menohok.
“Ini gedung wakil rakyat. Tapi kalau proyeknya justru lebih ramah bagi rekanan luar, publik berhak bertanya DPRD sedang mewakili siapa,” pungkasnya.
Penulis : Moch Solihin
